Maluku Tuan Rumah FGD APPSI 2026, Perkuat Kolaborasi Daerah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Maluku Tuan Rumah FGD APPSI 2026, Perkuat Kolaborasi Daerah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Fokus Group Discussion (FGD) APPSI 2026 di Maluku. (Foto: Diskominfo Maluku)

Ambon–Spektroom : Provinsi Maluku menjadi tuan rumah Focus Group Discussion (FGD) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (3/6/2026).

Forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah provinsi se-Indonesia untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Sambutan Selamat Datang, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Maluku sebagai tuan rumah. Ia menegaskan bahwa Maluku tidak hanya menjadi lokasi penyelenggaraan forum, tetapi juga rumah bersama bagi seluruh daerah yang memiliki semangat dan tujuan yang sama dalam membangun Indonesia.

Menurut Gubernur, keberagaman karakteristik, tantangan, dan potensi yang dimiliki setiap provinsi harus menjadi kekuatan untuk memperkuat kolaborasi, bukan menjadi pembatas. Ia mengibaratkan laut Maluku yang menghubungkan ribuan pulau sebagai simbol persatuan dan kerja sama antardaerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Forum ini harus menjadi ruang untuk saling bertukar gagasan, pengalaman, dan solusi guna memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung agenda pembangunan nasional,” ujar Gubernur.

Ia berharap FGD APPSI 2026 dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sekaligus mempererat hubungan antarpemerintah daerah dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. (Foto: Diskominfo Maluku)

Sementara itu, Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dalam sambutan pembukaan FGD, mengatakan APPSI memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Melalui forum ini, berbagai isu strategis pembangunan dapat dibahas bersama untuk menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Rudy menjelaskan bahwa APPSI Tahun 2026 mengusung tema “Memperkuat Ekosistem Orange Economy: Integrasi Sektor Pertanian, Maritim, dan Ekonomi Kreatif sebagai Pilar Pertumbuhan Regional.” Tema tersebut dipilih sebagai respons terhadap tantangan global sekaligus upaya mengoptimalkan potensi unggulan daerah.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen. Capaian ini menunjukkan ketahanan ekonomi nasional yang perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antarwilayah dan pengembangan sektor-sektor produktif.

“Integrasi sektor pertanian, maritim, dan ekonomi kreatif harus diwujudkan dalam kebijakan dan program nyata yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Rudy.

Melalui FGD ini, APPSI diharapkan dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat posisi daerah sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi jembatan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Ketua Dewan Pakar APPSI Prof. Ryaas Rasyid, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Prof. Muchlis Hamdi, unsur Forkopimda Maluku, Direktur Eksekutif APPSI Ismiati, Sekretaris Daerah Maluku, para narasumber, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta tamu undangan lainnya. (Eva. M/Diskominfo Maluku)

Berita terkait

Menteri ATR/BPN Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan di Tengah Proses Hukum KPK

Menteri ATR/BPN Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan di Tengah Proses Hukum KPK

Jakarta-Spektroom : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat tetap berjalan meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan proses hukum di lingkungan kementeriannya. Nusron menegaskan, Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK dan siap memberikan dukungan sesuai

Fatmawaty, Bian Pamungkas
Pemprov Jateng Bebaskan PKB Dari Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif

Pemprov Jateng Bebaskan PKB Dari Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif

Semarang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), melalui pembebasan sanksi administrasi atau denda serta pembebasan pajak progresif. Kebijakan tersebut mulai berlaku 21 September hingga 28 Desember 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Muhamad Masrofi mengatakan, kebijakan tersebut diberikan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan

Sigit Budi Riyanto, Julianto
ссс