Trending

Masalah Lahan Jadi Tantangan Penyediaan Gedung KDMP di Ponorogo

Masalah Lahan Jadi Tantangan Penyediaan Gedung KDMP di Ponorogo
Satgas KDMP Ponorogo menggelar Rakor Percepatan Pengembangan KDMP

Spektroom- Dari target sebanyak 307 gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Ponorogo, baru 150 gedung yang saat ini dalam pengerjaan yang diproyeksikan rampung awal Maret 2026 mendatang.

Tantangan terbesar penyediaan gedung KDMP adalah pemenuhan lahan. Dari total 307 desa dan kelurahan, baru sekitar 198 yang lahannya siap bangun. Sedangkan lebih dari 40 persen sisanya masih terkendala keterbatasan aset, status kepemilikan lahan, hingga persoalan perizinan bangunan gedung.

Asisten I Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Ponorogo, Harjono mengungkapkan, tidak semua desa atau kelurahan memiliki aset tanah yang sesuai. Ada yang lahannya tidak strategis, berada di kawasan Perhutani, atau masih berupa bekas aset. Dan permasalahan seperti ini hampir terjadi di semua kabupaten/kota di Indonesia dalam pendirian gedung KDMP.

“Pendirian Koperasi Merah Putih merupakan program strategis nasional yang wajib dilaksanakan di seluruh desa dan kelurahan tanpa terkecuali. Ini adalah amanat Presiden Prabowo,” tegasnya (1/1/2026). Disebutkan, seluruh desa dan kelurahan di Ponorogo sudah memiliki SK pendirian KDMP.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Ponorogo Ringga Dwi H membenarkan bahwa pendirian KMP bukan lagi masalah kelembagaan. Namun, soal ketersediaan lahan untuk gedung koperasi.

“Secara kelembagaan, KMP sudah 100 persen terbentuk di Ponorogo. Ketersediaan lahan untuk gedung yang harus kita pecahkan bersama melalui Satgas Kabupaten,” ungkap Ringga.

Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ponorogo Tony Sumarsono, menekankan pentingnya kesamaan pemahaman terkait perizinan. Seluruh lahan yang akan digunakan, baik tanah kas desa, lahan sawah, aset daerah, maupun lahan Perhutani, wajib melalui mekanisme perizinan sesuai ketentuan.

“Secara fisik kegiatan bisa berjalan, tetapi secara administrasi tidak boleh diabaikan. Desa dan kecamatan harus aktif memfasilitasi kelengkapan administrasi sejak awal,” kata Tony.

Berita terkait

Raih Penghargaan 2026, Perpustakaan UNEJ Posisi Kedua Nasional Program Literasi

Raih Penghargaan 2026, Perpustakaan UNEJ Posisi Kedua Nasional Program Literasi

Jember-Spektroom : Unit Penunjang Akademik (UPA) Perpustakaan Universitas Jember (UNEJ) mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Terbaik 2 Best Information Literacy Program Award dalam ajang FKP2TN Award 2026. Penghargaan bergengsi ini diserahkan dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) dan Seminar Nasional Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri (FKP2TN)

Julianto
PWI Pasaman Barat Kembali Definitif, Bupati Yulianto Tekankan Independensi Pers

PWI Pasaman Barat Kembali Definitif, Bupati Yulianto Tekankan Independensi Pers

Pasaman Barat-Spektroom : Bupati Pasaman Barat Yulianto mengajak insan pers memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menyampaikan informasi yang akurat serta berimbang. Ia menegaskan, kemitraan tersebut harus tetap menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme jurnalistik. Hal itu disampaikan Yulianto saat menghadiri pelantikan pengurus Persatuan

Rafles