MBG Jangan Berhenti di Piring, Nurochman Bidik Dampak Gizi dan Ekonomi Kota Batu
Batu-Spektroom: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batu didorong tidak berhenti pada urusan makanan yang tersaji di atas piring. Pemerintah Kota Batu ingin program nasional tersebut sekaligus menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penggerak ekonomi masyarakat.
Komitmen itu mengemuka saat Wali Kota Batu Nurochman bersama jajaran perangkat daerah mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan kepala daerah se-Indonesia, Kamis (13/8/2026).
Rakor yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Batu tersebut menjadi forum evaluasi dan penguatan pelaksanaan MBG di daerah.
Bagi Pemkot Batu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari seberapa banyak makanan dibagikan. Yang lebih penting adalah memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi, tepat sasaran, serta menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
“Kita ingin MBG memberikan manfaat yang nyata. Bukan hanya anak-anak mendapatkan makanan bergizi, tetapi program ini juga bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Kota Batu.” ungkapnya.
Nurochman menilai potensi UMKM lokal perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pelaksanaan MBG. Pelaku usaha daerah dapat dilibatkan dalam penyediaan bahan maupun kebutuhan pendukung program.
Dengan pola tersebut, uang yang berputar dalam program MBG diharapkan tidak seluruhnya keluar dari daerah. Sebaliknya, program nasional itu dapat ikut memperkuat rantai ekonomi lokal.
“Potensi UMKM akan terus kita dorong agar bisa ikut mengambil peran. Jadi ada dua manfaat yang kita harapkan, pemenuhan gizi dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengingatkan pemerintah daerah agar tidak memaknai MBG sebatas program penyediaan makanan.
“MBG bukan sekadar menyediakan makanan. Program ini harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan gizi dan kualitas sumber daya manusia.” tandas sudaryono.
Menurut Sudaryono, kualitas pelaksanaan menjadi kunci. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana program dan masyarakat harus diperkuat.
Pesan tersebut menjadi penting bagi daerah karena keberhasilan MBG pada akhirnya bukan hanya persoalan distribusi makanan, melainkan bagaimana program tersebut mampu menjawab persoalan gizi sekaligus membangun fondasi generasi yang lebih berkualitas.
Kota Batu pun memiliki ruang untuk mengembangkan pendekatan tersebut dengan menggabungkan program pemenuhan gizi dan potensi ekonomi lokal.
Jika dikelola dengan baik, MBG bukan sekadar program makan gratis. Program ini dapat menjadi mata rantai yang menghubungkan gizi anak, kualitas SDM, pemberdayaan UMKM dan perputaran ekonomi daerah.
Pemkot Batu kini dituntut memastikan peluang tersebut tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar terlihat dalam pelaksanaan di lapangan.
