Mendes Yandri Soroti Tantangan Wilayah 3T, Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Pembangunan Desa
Jakarta–Spektroom : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pentingnya percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah 3T yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman di Jakarta, Senin (8/6/2026)
Dalam rapat tersebut, Yandri mengungkapkan bahwa berbagai tantangan mendasar masih menjadi hambatan pembangunan di sejumlah wilayah 3T di Indonesia. Mulai dari keterbatasan akses listrik, jaringan telekomunikasi, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga ketersediaan air bersih yang layak bagi masyarakat.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dan kerja sama yang terintegrasi agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, khususnya yang berada di kawasan terpencil dan tertinggal.
Dalam pemaparannya, Mendes Yandri menjelaskan bahwa pembangunan wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap layanan dasar.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah desa dan kawasan tertinggal yang menghadapi kendala dalam memperoleh pasokan listrik yang memadai, jaringan komunikasi yang stabil, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.
Selain itu, kebutuhan air bersih juga masih menjadi persoalan yang dihadapi sebagian masyarakat di daerah tertinggal, sehingga memerlukan intervensi program yang lebih terarah dan berkelanjutan.
"Masih terdapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan bersama, mulai dari akses listrik, sinyal telekomunikasi, pendidikan, kesehatan hingga penyediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah 3T," ungkap Yandri dalam forum koordinasi tersebut.
Mendes Yandri menegaskan bahwa percepatan pembangunan wilayah 3T merupakan bagian penting dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda pembangunan yang berfokus pada desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, pembangunan dari desa dan dari bawah menjadi strategi utama dalam menciptakan pemerataan pembangunan sekaligus menekan angka kemiskinan di berbagai daerah.
"Asta Cita Presiden Prabowo menempatkan desa sebagai fondasi pembangunan nasional. Karena itu, percepatan pembangunan wilayah tertinggal harus menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan desa akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Yandri menekankan bahwa kompleksitas permasalahan di wilayah 3T tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian atau lembaga saja. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, serta berbagai pihak terkait dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penyediaan infrastruktur dasar dan layanan publik di kawasan tertinggal.
Kementerian Desa dan PDT, lanjut Yandri, terus berkomitmen mendukung berbagai program strategis pemerintah dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia dari pinggiran.
Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah 3T yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman tersebut menjadi forum penting untuk menyelaraskan langkah antarinstansi dalam mengatasi berbagai hambatan pembangunan di daerah tertinggal.
Pemerintah berharap melalui koordinasi yang lebih kuat, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif sehingga masyarakat di wilayah 3T memperoleh akses yang setara terhadap layanan dasar, infrastruktur, serta peluang ekonomi.
Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional dan mempercepat pengentasan kemiskinan melalui penguatan desa sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia. (Ris1)
