Menjemput Asa yang Tertinggal: Ikhtiar Banyumas Mengembalikan Anak ke Sekolah
Purwokerto : Spektroom : Suasana Pendopo Si Panji Purwokerto, Kamis (23/4/2026), terasa lebih dari sekadar seremoni. Di tempat itu, Bupati Banyumas, Sadewo, bersama lintas sektor menandatangani komitmen percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)—sebuah ikhtiar bersama untuk mengembalikan anak-anak ke bangku pendidikan.
Di balik komitmen tersebut, tantangan besar menanti.
Data sementara per Maret 2026 mencatat 15.458 anak di Banyumas belum mengenyam pendidikan. Namun angka ini belum final.
“Ini masih data mentah,” tegas Sadewo, menyoroti pentingnya akurasi melalui verifikasi lapangan.
Ia mencontohkan Kecamatan Tambak. Dari 423 anak yang semula tercatat ATS, setelah diverifikasi jumlahnya menyusut menjadi 170. Selisih ini mengungkap kompleksitas persoalan—mulai dari anak yang sudah sekolah namun belum tercatat, perpindahan domisili, hingga masalah administrasi kependudukan.
Karena itu, penanganan ATS tidak bisa dilakukan secara sektoral. Pemerintah Kabupaten Banyumas melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dindukcapil, pemerintah kecamatan dan desa, hingga perguruan tinggi dan perbankan. Kolaborasi ini menjadi kunci agar tidak ada anak yang terlewat.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Amrin Ma’ruf, menyebut langkah ini bagian dari program prioritas “Pasti Sekolah”. Tujuannya sederhana: memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan.
Namun pendekatan yang digunakan tidak seragam. Setiap anak memiliki kendala berbeda—ekonomi, psikologis, hingga kebutuhan khusus. Karena itu, intervensi disesuaikan berdasarkan hasil verifikasi.
Tidak semua harus kembali ke sekolah formal; sebagian diarahkan ke jalur nonformal seperti PKBM yang lebih fleksibel.
Strategi pun berubah menjadi “jemput bola”.
Di wilayah seperti Watuagung, Kecamatan Tambak, pembelajaran dilakukan melalui kelompok belajar di balai desa. Guru mendatangi siswa, sementara secara administratif mereka tetap terdaftar di sekolah induk.
Model ini menjadikan pendidikan lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial. Sekolah tidak lagi sekadar ruang, melainkan layanan yang hadir mendekati kebutuhan anak.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Banyumas, Joko Pramono, menekankan pentingnya evaluasi anggaran pendidikan agar lebih fokus pada penanganan ATS. Ia juga menyoroti keterbatasan akses sekolah, terutama di wilayah yang jauh dari zonasi sekolah negeri.
"Sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan sekolah swasta dinilai penting untuk mengatasi persoalan ini secara menyeluruh." Ujar Joko Pramono.
Pada akhirnya, ribuan anak yang tercatat ATS bukan sekadar angka. Mereka adalah masa depan yang sempat tertinggal.
Melalui kolaborasi dan pendekatan yang lebih manusiawi, Banyumas berupaya memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan haknya atas pendidikan. Sebab, setiap anak yang kembali ke sekolah adalah harapan yang kembali menyala.
