Menko PMK: Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana Sumbar

Menko PMK: Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana Sumbar
Menko PMK (kanan) bersama Gubernur Sumbar (kiri) dan Bupati Padang Pariaman (tengah) usai ground breaking Huntara (Foto: Biro Adpim)

Spektroom - Pemerintah pusat berkomitmen mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat (Sumbar). Hal itu ditandai dengan ground breaking pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Padang Pariaman, oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno, Sabtu (13/12/2025). Menko PMK Pratikno menegaskan, pembangunan huntara merupakan langkah cepat pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan yang layak, aman, dan bermartabat. “Huntara bukan sekadar bangunan fisik, tetapi wujud kehadiran negara memastikan masyarakat bisa kembali hidup dengan aman dan tenang. Pemerintah pusat bersama pemerintah ⁹daerah berkomitmen mempercepat pemulihan, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keberlanjutan,” ujar Pratikno. Ia menjelaskan, penanganan bencana harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi. Setiap tahapan dipastikan melibatkan seluruh unsur pemerintah mulai dari pusat hingga daerah beserta masyarakat. “Koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi kunci. Kita ingin proses pemulihan berjalan cepat, tepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” lanjutnya. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat Sumbar yang terdampak bencana. “Kami bersyukur dan berterimakasih atas kehadiran Bapak Menko PMK. Ground breaking huntara ini memberi harapan baru bagi masyarakat untuk bangkit dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik,” ujar Mahyeldi. Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Sumbar terus berupaya mengawal proses pembangunan huntara agar berjalan sesuai harapan. Setiap kebijakan harus cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Insya Allah, kami di daerah akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan, agar pemulihan pascabencana bisa berjalan sesuai harapan,” tutupnya. Direncanakan, di Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Pariaman akan dibangun 200 unit huntara di atas lahan seluas 1,74 hektar milik PLN. Pembiayaannya menggunakan anggaran BNPB.

Berita terkait

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen

Rafles
ссс