Menkop Ingin Pembangunan Fisik Kopdes Merah Putih dan Pelatihan SDM Pendukung Dipercepat

Menkop Ingin Pembangunan Fisik Kopdes Merah Putih dan Pelatihan SDM Pendukung Dipercepat
Menkop dan Menko bid pangan Zulhas berbincang terkait kopdes ( humas kemenkop)

Spektroom - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menargetkan percepatan pembangunan fisik untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menkop menekankan bahwa kelancaran pembangunan fisik Kopdes Merah Putih sangat krusial untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan pemberdayaan ekonomi rakyat di tingkat desa.

Menkop mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebanyak 30.336 koperasi desa sedang dalam tahap pembangunan. Namun, masih ada tantangan yang dihadapi, terutama terkait ketersediaan lahan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan koperasi desa.

Suasana saat Rakortas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, ( humas kemenkop)

“Kami memahami adanya keterbatasan lahan di beberapa desa dan kelurahan. Oleh karena itu, kami akan segera menyesuaikan spesifikasi pembangunan fisik koperasi agar bisa lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi lokal,” ujar Menkop dalam Rakortas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, Kemenkop berencana untuk mengeluarkan kebijakan customized design untuk koperasi yang dibangun di desa dengan keterbatasan luas lahan. Kebijakan ini akan diteruskan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, sebagai pelaksana pembangunan fisik gedung Kopdes Merah Putih.

Hal ini dilakukan agar pembangunan fisik tetap dapat memenuhi standar yang ditetapkan, meskipun dengan adanya keterbatasan fisik yang berbeda di tiap wilayah.

Selain itu, Menkop juga menyoroti pentingnya dukungan dari berbagai pihak dalam mempercepat proses pembangunan fisik, termasuk dari Kementerian/Lembaga di tingkat pusat serta pemerintah daerah.

Menkop Ingin Pembangunan Fisik Kopdes Merah Putih dan Pelatihan SDM Pendukung Dipercepat ( humas kemenkop)

“Kami berharap ada sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan fisik koperasi, terutama dalam hal pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur,” tambah Menkop.

Seiring dengan pembangunan fisik gedung Kopdes Merah Putih, Kemenkop juga akan mengoptimalkan pelatihan sumber daya manusia (SDM) agar para calon pengurus dapat mengelola koperasi dengan lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

"Dengan pembangunan fisik yang lebih cepat dan pengelolaan yang lebih baik, Kopdes Merah Putih akan semakin berperan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung ketahanan pangan nasional," kata Menkop Ferry.

Di kesempatan yang sama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menekankan Kopdes Merah Putih sebagai program ideologis gagasan dari Presiden Prabowo Subianto agar dapat dijalankan secara maksimal. Ia mendorong agar puluhan ribu Kopdes Merah Putih dapat segera beroperasi selambatnya pada bulan Juni tahun ini.

"Kopdes Merah Putih termasuk program ideologis, artinya ini tidak boleh gagal. Kopdes Merah Putih merupakan ide besar dari Presiden Prabowo Subianto, ini adalah inti dari ekonomi kerakyatan," ucap Zulhas.

Berita terkait

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Makassar - Spektroom : Memidanakan koruptor tidak otomatis menyelesaikan persoalan korupsi. Ketika pelaku telah dijebloskan ke penjara, negara masih menghadapi pekerjaan penting: memastikan uang dan aset yang dikorupsi kembali ke kas negara. Pandangan itu disampaikan Sri Lestari Poernomo, SH., MH., Dosen Hukum Perdata Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Menurutnya,

Yahya Patta, Buang Supeno
Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen

Rafles
ссс