Mentan Amran Sulaiman Soroti Lambannya Realisasi Bantuan Pertanian di Sumbar, Dana Ratusan Miliar Belum Optimal
Padang Pariaman -Spektroom : Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menyoroti keras lambannya realisasi bantuan sektor pertanian di Sumatera Barat.
Kritik itu disampaikan saat ia meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang di Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (14/4/2026).
Di tengah kerusakan ribuan hektare lahan pertanian, Amran mengungkap fakta bahwa anggaran pemulihan senilai ratusan miliar rupiah sebenarnya telah ditransfer pemerintah pusat ke daerah sejak Januari 2026. Namun hingga kini, realisasinya dinilai belum berjalan maksimal.
“Sejak awal bencana kami langsung turun. Bantuan dari Kementerian Pertanian bersama mitra mencapai Rp75 miliar, kemudian bantuan beras kurang lebih Rp1 triliun untuk tiga provinsi terdampak,” ujar Amran di lokasi.
Khusus untuk Sumatera Barat, pemerintah pusat telah menggelontorkan Rp455 miliar untuk sektor pertanian, serta tambahan sekitar Rp500 miliar dari sektor perkebunan. Nilai tersebut menjadi salah satu paket bantuan terbesar dalam upaya pemulihan pascabencana di daerah tersebut.
Namun, besarnya anggaran tidak sebanding dengan kecepatan realisasi di lapangan. Amran menyayangkan proses yang masih tersendat, terutama dalam penyelesaian data administrasi di tingkat daerah.
“Anggarannya sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera menyelesaikan data agar bantuan bisa segera disalurkan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa keterlambatan ini tidak bisa terus dibiarkan, mengingat para petani membutuhkan kepastian untuk kembali menanam dan memulihkan penghasilan mereka pascabencana.
Amran juga memastikan seluruh biaya rehabilitasi lahan pertanian terdampak, termasuk sekitar 7.000 hektare lahan rusak, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda proses pemulihan.
Menurutnya, kendala utama lebih banyak berasal dari penyesuaian birokrasi di daerah. Meski demikian, ia meminta seluruh proses tersebut segera dituntaskan dalam waktu singkat.
“Kami sudah cairkan sejak Januari. Tadi sudah ada komitmen, dalam satu bulan ini harus selesai,” kata Amran.
Pemerintah pusat pun mendesak percepatan dan penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Tanpa langkah cepat, bantuan besar yang telah tersedia berisiko tertahan, sementara petani terus menanggung dampak bencana yang berkepanjangan.
