Menteri PKP Ajak DJKN, Badan Bank Tanah, SMF, BP Tapera dan Pengembang Bahas Strategi Capaian FLPP
SPEKTROOM.ID - Guna membahas strategi pencapaian target pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajak Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Badan Bank Tanah, SMF dan BP Tapera untuk mencari strategi capaian FLPP.
Ajakan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jum'at (23/5/2025). "Kuota FLPP tahun ini untuk rumah subsidi sebanyak 350.000 unit merupakan yang terbanyak juga merupakan wujud nyata program dan kebijakan yang pro rakyat yakni meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah subsidi yang layak huni dan berkualitas," ujar Menteri PKP.
Menurut Menteri Ara, Kementerian PKP, tentunya tidak bisa bekerja sendiri namun harus bersinergi dan membangun super team dalam mencapai target Program 3 Juta Rumah. Dengan adanya dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Bank Tanah, SMF dan BP Tapera dalam mendorong capaian pembangunan 3 Juta Rumah untuk rakyat.
"Kami juga mengucapkan terimakasih atas dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BP Tapera, perbankan yang telah bekerja keras menyalurkan KPR FLPP serta pengembang yang membangun rumah bersubsidi berkualitas. Saya juga ingatkan agar perbankan yang untuk menyalurkan FLPP dengan baik.Jangan sampai anggaran APBN "diternakkan" dan harus tepat sasaran," katanya.
Sebagai informasi, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit. Jumlah realisasi FLPP tersebut naik 1.173,92 persen dari pencapaian Kuartal I Tahun 2024 sebesar 4.229 unit rumah.
Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rional Silaban menyatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif Menteri PKP dalam upaya mendorong capaian FLPP tahun 2025.
"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan siap mengalokasikan anggaran FLPP untuk 350.000 rumah. Namun Menteri keuangan minta ke DJKN agar bisa mendapat kepastian dari sisi suplai bahwa 350.000 rumah bisa terserap," terangnya.
Menurut Rio, inti dalam mewujudkan FLPP untuk 350.000 unit adalah pemerintaj akan menambah APBN melalui BP Taoera sebelumnya Rp 18,7 T menjadi lebih dari Rp 30 T. Kami juga menyediakan PMN ke SMF dari Rp 4.8 T menjadi lebih dari 6.2 T. Menkeu ingin pastikan suplai besar dan uang hanya "diternakkan" diperbankan tapi harus jadi barang yang bisa membawa manfaat bagi rakyat banyak.
"Kami juga akan memaparkan tanah yang dimiliki pemerintah dimana kami bertugas menjadu Satgas BLBI berupa aset properti serta aset bangunan. Kami juga buka kesempatan bagi pengembang untuk mendaftar apabila mempunyai minat sehingga dapat membantu pemerintah," terangnya
