Trending

Sawahlunto Batal Jadi Tuan Rumah, Cabor Kempo Terancam Absen di Porprov XVI Sumbar 2026

Sawahlunto Batal Jadi Tuan Rumah, Cabor Kempo Terancam Absen di Porprov XVI Sumbar 2026
Ketum PB Perkemi Sumbar Bagas Panyusunan Nasution menutup Gashuku ke 3 Perkemi Sumbar tahun 2026 di Padang (Foto: Diah Utami/Spektroom)

Padang-Spektroom : Kota Sawahlunto dipastikan batal menjadi tuan rumah salah satu cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat XVI Tahun 2026.

Porprov Sumbar XVI yang akan digelar 2-14 Oktober 2026 menggunakan konsep tuan rumah bersama dengan melibatkan 12 dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, dengan pembukaan dipusatkan di Kota Solok dan mempertandingkan 53 cabang olahraga.

Sawahlunto yang sedianya menjadi tuan rumah cabang olahraga Shorinji Kempo menyatakan ketidaksiapannya dengan beberapa alasan dan pertimbangan.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum PB Perkemi Sumatera Barat Bagas Panyusunan Nasution usai penutupan Event Gashuku ke-3 Perkemi Sumbar tahun 2026 di Gedung Beladiri GOR Haji Agus Salim Padang, Minggu (27/9/2026).

"Kota Sawahlunto yang sedianya menjadi tuan rumah cabor kempo, urung dilakukan karena alasan ketidaksiapan dari Pemkot Sawahlunto," kata Bagas yang juga anggota DPRD Provinsi Sumbar.

Menurut Bagas, berdasarkan informasi, baru 9 kabupaten dan kota yang telah menyatakan siap ikut dan mendaftarkan diri ke PB Porprov Sumbar untuk cabor kempo.

Ia menyebut ada opsi pemindahan venue cabor kempo ke daerah lain yang siap dan mumpuni, seperti Kota Padang.

"Untuk kemungkinan lain, cabor kempo akan dipindahkan ke kabupaten kota yang siap dan mumpuni seperti Kota Padang," ujarnya.

Namun, PB Porprov akan menanyakan terlebih dahulu kesediaan dari daerah bersangkutan. Jika tidak ada yang bersedia, cabor kempo terancam tidak dipertandingkan di Porprov XVI Sumbar 2026.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno