Menteri PKP Pastikan Penyelesaian Hunian Bantaran Rel Senen Harus Tepat Sasaran Relokasi Warga
Jakarta — Spektroom : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan untuk penyelesaian hunian Senen harus tepat sasaran untuk relokasi warga bantaran rel. Penegasan tersebut disampaikan Maruarar ketika meninjau kesiapan Hunian Senen di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/). Hunian tersebut disiapkan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat yang direlokasi dari kawasan bantaran rel kereta api di wilayah Senen.
Menteri PKP menyampaikan bahwa hasil peninjauan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden pada hari Rabu (10/6/2026) sebagai bagian dari kesiapan pemanfaatan hunian bagi masyarakat.
“ Tadi saya laporkan kepada Presiden bahwa hunian ini sudah siap. Namun yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa penghuni yang menempati hunian ini benar-benar sesuai dengan tujuan awal, yaitu warga yang direlokasi dari bantaran rel kereta api di kawasan Senen,” katanya, Rabu (10/6/2026)
Hunian Senen dibangun di atas lahan seluas 1,61 hektare dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Angkasa Pura Indonesia. Kawasan tersebut memiliki total 324 unit hunian dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti toilet, mushola, dapur umum, ruang komunal, taman bermain anak, serta area parkir.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak yang dinilai mampu menghadirkan hunian bagi masyarakat dalam waktu yang relatif singkat.
“Luar biasa cepat kerjanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada BP BUMN, PT KAI, PT Angkasa Pura Indonesia yang menyiapkan lahannya, serta kontraktor pelaksana yaitu Hutama Karya, PT PP, dan Wijaya Karya. Ini contoh kolaborasi yang baik untuk kepentingan rakyat,” ujar Menteri PKP.
Menurutnya, pembangunan Hunian Senen berhasil diselesaikan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Proyek tersebut mulai dikerjakan pada 3 April 2026 dan selesai sebelum target penyelesaian pada 15 Juni 2026. Selain kesiapan fisik bangunan, Menteri PKP juga menekankan pentingnya penyiapan aspek sosial dan pengelolaan kawasan agar hunian dapat menjadi lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Kita tidak hanya mempersiapkan fisik bangunannya, tetapi juga harus mempersiapkan masyarakat yang akan tinggal di sini. Ruang terbuka hijau perlu disiapkan, kalau bisa ada ruang serbaguna, sarana rekreasi seperti lapangan futsal, penerangan yang baik, dan yang terpenting manajemen kawasan harus berjalan dengan baik,” ujar Menteri PKP.
Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyampaikan bahwa pada tahap awal penghuni tidak akan dibebankan biaya hunian, termasuk biaya listrik dan air. “Untuk tahap awal tidak akan dipungut biaya. Listrik dan air juga akan digratiskan terlebih dahulu. Nanti setelah enam bulan akan dilakukan evaluasi terkait pengelolaannya,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa proses pendataan calon penghuni telah dilakukan dan akan diprioritaskan bagi warga yang selama ini tinggal di bantaran rel, khususnya di kawasan Pasar Gaplok yang sebelumnya telah dikunjungi Presiden.
“Data penghuni sudah kami siapkan. Prioritas pertama adalah warga bantaran rel di Pasar Gaplok. Selanjutnya relokasi akan dilakukan secara bertahap untuk kawasan bantaran rel lainnya. Ini penting karena keberadaan permukiman di bantaran rel sangat berisiko bagi keselamatan,” kata Bobby.
Ia menambahkan bahwa penataan kawasan bantaran rel akan terus dilakukan guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertata.
