Menteri PKP : Pedagang UMKM Bisa Miliki Rumah Subsidi Dengan KPR FLPP

Menteri PKP : Pedagang  UMKM Bisa Miliki Rumah Subsidi Dengan KPR FLPP
Menteri Ara befoto bersama setelah penyerahan kunci secara simbolis kepada para pedagang yang membeli rumah subsidi (foto: birkompkp/ris)

Spektroom -  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan Pedagang Warteg, Tukang Bakso dan Bubur Ayam Bisa Miliki Rumah Subsidi dengan KPR FLPP.  Masyarakat yang bekerja di sektor informal kini bisa merasakan manfaat dari Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk bisa memiliki rumah subsidi.

"Saya terharu program rumah subsidi di Kota Serang, Banten sangat dirasakan manfaatnya bagi rakyat kecil. "ujar  Menteri PKP Maruarar Sirait kepada wartawan di sela-sela kunjungan kerjanya ke Puri Harmoni Indah, Kota Serang, Banten, Sabtu (9/8/2025).

Di Perumahan tersebut Menteri PKP juga sempat mengunjungi salah salah satu rumah warga. Dirinya melihat apakah bangunan rumahnya benar-benar memiliki kualitas baik tidak retak-retak dan membuka kran air untuk melihat kualitas airnya apakah jernih atau tidak.Bangunan rumahnya juga berkualitas dan fasilitas jalan lingkungannya lebar dan bagus.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga berbincang - bincang dengan penghuni rumah subsidi. Dari hasil diskusi tersebut, dirinya mengetahui bahwa mereka ternyata mampu memiliki rumah subsidi berkualitas dengan uang muka ringan dan angsuran terjangkau KPR FLPP.

"Saya minta kabar baik ini harus disebarluaskan kepada masyarakat bahwa para pedagang bisa membeli rumah subsidi. Saya juga siap bantu Rp 4 juta untuk masing-masing sebagai tambahan modal usaha," ucapnya.

Dalam program perumahan, imbuhnya, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan dukungan dengan mendorong Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 130 Triliun.

"Kebijakan Program BPHTB dan PBG Gratis juga dirasakan rakyat. Saya berharap pengembang perumahan juga semakin semangat membangun rumah subsidi dengan mengalokasikan kuota KPR FLPP untuk 350.000 rumah subsidi dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan alokasi anggaran Rp 130 Triliun," katanya.

Menteri PKP juga optimis program perumahan subsidi mampu menjawab permasalahan backlog perumahan khususnya dalam mendorong masyarakat memiliki rumah layak huni. Dirinya juga berharap pengembang perumahan untuk memperhatikan lingkungan sekitar dengan membantu merenovasi rumah masyarakat yang tidak layak huni.

"Pembangunan rumah subsidi juga membuka lapangan  pekerjaan bagi rakyat dan membuka kesempatan usaha bagi mereka yang ingin berdagang. " kata Ara.

Berita terkait

Pemprov Jateng Siapkan Kurikulum Perkoperasian untuk Sekolah, Fokus Tanamkan Nilai Ekonomi

Pemprov Jateng Siapkan Kurikulum Perkoperasian untuk Sekolah, Fokus Tanamkan Nilai Ekonomi

Semarang+Spektroom: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana mengintegrasikan kurikulum perkoperasian ke dalam jenjang pendidikan dasar hingga menengah sebagai upaya menanamkan nilai ekonomi kerakyatan sejak dini. Langkah ini disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) finalisasi insersi kurikulum pendidikan perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM

Sigit Budi Riyanto, Bian Pamungkas
Jadi Percontohan di Sulsel hingga Nasional, Imunisasi Zero Dose Gowa Capai 101,6 Persen

Jadi Percontohan di Sulsel hingga Nasional, Imunisasi Zero Dose Gowa Capai 101,6 Persen

Gowa-Spektroom : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional, salah satunya capaian Imunisasi Zero Dose (IZD) yang mencapai angka 101,6 persen. Hal tersebut diungkapkan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, Andi Tenri Indah Darmawangsyah saat menerima kunjungan Ketua Umum TP

Nur Jalil Sultan, Rafles