Pemprov Jateng Siapkan Kurikulum Perkoperasian untuk Sekolah, Fokus Tanamkan Nilai Ekonomi
Semarang+Spektroom: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana mengintegrasikan kurikulum perkoperasian ke dalam jenjang pendidikan dasar hingga menengah sebagai upaya menanamkan nilai ekonomi kerakyatan sejak dini.
Langkah ini disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) finalisasi insersi kurikulum pendidikan perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jateng, Kota Semarang, Selasa (5/5/2026).
Sumarno menegaskan, koperasi memiliki karakter yang berbeda dibandingkan konsep bisnis pada umumnya. Selain berorientasi ekonomi, koperasi juga mengedepankan nilai sosial seperti kebersamaan, gotong royong, dan kedaulatan anggota.
“Inilah yang harus kita pahamkan kembali kepada masyarakat, dimulai dari dunia pendidikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, inisiatif tersebut juga sejalan dengan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah ingin memastikan generasi muda memiliki pemahaman utuh tentang konsep koperasi sehingga mampu mengelola lembaga tersebut secara profesional di masa depan.
“Kita ingin membangun pemahaman sejak SD hingga SMA. Harapannya, koperasi ke depan dikelola oleh sumber daya manusia yang benar-benar memahami ruhnya,” imbuh Sumarno.
Pengamat pendidikan dari Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Dr. Ngasbun Egar, mengapresiasi langkah strategis tersebut. Namun, ia mengingatkan agar implementasi kurikulum tidak berhenti pada aspek teoretis semata.
"Pendidikan perkoperasian perlu dikembangkan secara kontekstual dan aplikatif. Misalnya melalui simulasi koperasi sekolah, sehingga siswa bisa belajar langsung dari praktik,” ungkapnya, Rabu (6/5/2026).
Ngasbun juga menyarankan agar materi koperasi diintegrasikan secara tematik dalam mata pelajaran seperti IPS, PPKn, maupun melalui projek penguatan profil pelajar. Selain itu, peningkatan kompetensi guru dinilai penting agar metode pembelajaran lebih aktif dan relevan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, menjelaskan bahwa kurikulum ini akan diterapkan di seluruh sekolah di bawah Dinas Pendidikan serta madrasah di bawah Kementerian Agama di wilayah Jateng.
“FGD ini bertujuan menyempurnakan draf kurikulum agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah, serta menghasilkan modul yang aplikatif,” jelasnya.
FGD yang berlangsung selama tiga hari tersebut melibatkan 40 peserta dari berbagai unsur, mulai dari Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, hingga praktisi koperasi. Kurikulum ini ditargetkan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Jateng optimistis dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya cakap secara finansial, tetapi juga memiliki jiwa sosial dan semangat gotong royong dalam membangun perekonomian bangsa melalui koperasi.
