Menteri PKP : Pengurusan PBG Untuk MBR Harus Mudah Dipahami dan Jangan Mempersulit Rakyat
SPEKTROOM.ID - Menteri PKP : Pengurusan PBG untuk MBR harus mudah dipahami dan jangan mempersulit rakyat. Hal tersebut dikatakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat mengecek langsung proses pelayanan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bandung, Jawa Barat. Selasa, (3/6/2025).
Menurutnya, dengan pelayanan yang cepat dan prima dalam pengurusan PBG akan membantu masyarakat untuk mengurus perijinan pembangunan dan mendorong Program 3 Juta Rumah di daerah. "Saya lihat di sini pelayanan publik di Kota Bandung berubah dengan cepat. MBR mendapatkan BBHTB gratis dan PBG gratis," ujar Menteri PKP
Menurut Menteri PKP, dirinya siap melaksanakan perintah Presiden untuk memberikan Karpet Merah bagi MBR di sektor perumahan. Artinya masyarakat diberikan kemudahan dalam pelayanan serta memberikan informasi yang baik mengenai berbagai program perumahan.
"Saya mengajak ada perubahan besar dalam pelayanan publik di MPP Kota Bandung. Kalau ada kurang dikit-dikit ya wajar asalkan dari pimpinannya memberikan contoh yang baik," katanya.
Salah satu hal yang penting dalam pelayanan publik, imbuh Menteri PKP, adalah sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Jadi bagaimana rakyat tahu bagaimana menikmati fasilitas yang sudah diberikan negara. Menteri PKP ingin agar pelayanan pengurusan PBG bisa lebih mudah dan cepat serta syarat-syaratnya juga harus dipahami dan dilengkapi oleh masyarakat.
"Kasian kalau rakyat Bandung belum banyak tahu syarat pengurusan PBG. Kenapa? Contohnya tadi saya tanya, rakyat tahunya di mana? Jadi sosialisasi itu penting," tegasnya.
Dirinya juga berdialog dengan tiga orang warga yang sedang mengurus pelayanan PBG di Mal Pelayanan Publik Kota Bandung. Menteri PKP berharap Mal Pelayanan Publik Kota Bandung bisa memberikan servis atau pelayanan terbaik kepada masyarakat dan jika diperlukan ada pembagian jadwal petugas dengan sistem shift.
"Tolong petugas layanan bekerja melayani masyarakat dengan baik dan sesuai prosedur. Jadikan masyarakat itu "tuan" bagi kita semua sehingga servis atau pelayanan yang diberikan adalah yang terbaik dan berikan informasi syarat-syarat yang harus mereka tunjukkan dan waktu pelayanan yang cepat,"jelasnya.
Sebagai informasi, PBG atau yang dulu dikenal dengan istilah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu upaya pemerintah agar masyarakat mengurus dengan benar syarat mendirikan bangunan seperti rumah maupun bangunan lainnya.
"Kota Bandung memiliki Walikota yang bisa dijadikan panutan dan contoh dalam bekerja untuk melayani masyarakat bukan pencitraan. Saya minta dukungan dari Walikota Bandung dan seluruh Pemda untuk melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto dengan memberikan karpet merah berupaya pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah bagi masyarakat khususnya di bidang perumahan," ucapnya.
