Menteri PU Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Target Rampung 20 Juni 2026

Menteri PU Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Target Rampung 20 Juni 2026
Menteri PU Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Target Rampung 20 Juni 2026. (Foto: Prokopim DR)

Dharmasraya-Spektroom : Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, guna memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat segera dimanfaatkan masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu pada tahun ajaran baru 2026.

Instruksi percepatan ini disampaikan langsung oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, saat kunjungan kerja ke Pulau Punjung, Rabu (6/6/2026), dalam rangka meninjau progres pembangunan proyek strategis tersebut.

“Sekolah Rakyat ini kita dorong percepatannya, sehingga manfaatnya-baik dari sisi kualitas pendidikan maupun fasilitas-bisa segera dirasakan masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu,” ujar Dody.

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Dari hasil peninjauan lapangan, Menteri PU menyebut progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 9 persen. Dengan ritme percepatan rata-rata dua persen per hari, pemerintah optimistis proyek dapat rampung jauh lebih cepat dari target awal.

“Progresnya cukup menggembirakan. Dengan percepatan dua persen setiap hari, kami optimistis bisa selesai sesuai target 20 Juni 2026, sebelum tahun ajaran baru dimulai,” katanya.

Ia menegaskan, percepatan ini tidak terlepas dari koordinasi efektif antara satuan tugas (satgas) percepatan pembangunan dengan pemerintah daerah.

“Koordinasi satgas berjalan baik. Pemerintah daerah juga menunjukkan kinerja yang solid, sehingga semua tahapan bisa dipercepat,” tambahnya.

Dukungan Pemprov Sumbar dan Legislator

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung penuh percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap mengawal percepatan ini, karena Sekolah Rakyat menjadi program strategis dalam meningkatkan kualitas SDM sekaligus mengurangi kesenjangan akses pendidikan di daerah,” ujar Vasco.

Ia juga menilai sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci utama keberhasilan proyek ini.

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Zigo Rolanda, yang hadir dalam peninjauan tersebut, menyatakan dukungan legislatif terhadap program Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret pemerataan pendidikan.

Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerahnya.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Menteri. Kehadiran ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Annisa juga mengungkapkan bahwa selain pembangunan Sekolah Rakyat, Dharmasraya turut mendapatkan sejumlah program infrastruktur dari Kementerian PU pada tahun 2026.

“Kami juga berterima kasih atas dukungan pembangunan lainnya, seperti rigid beton sepanjang 1 km, pengaspalan Jalan Lintas Sumatera sepanjang 19 km, penanggulangan banjir Timpeh, serta pembangunan SPAM. Ini sangat berdampak bagi masyarakat,” katanya.

Fasilitas Lengkap di Lahan 10 Hektare
Sekolah Rakyat Dharmasraya dibangun di atas lahan seluas sekitar 10 hektare dengan kapasitas hingga 1.080 siswa. Fasilitas yang disiapkan mencakup:
Gedung sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA, Delapan asrama siswa, Dua rumah susun guru, Masjid, gedung serbaguna, dan guest house. Dapur umum, gudang, serta kantin di setiap jenjang. Sarana olahraga, termasuk lapangan sepak bola

Proyek ini mulai berkontrak sejak 10 Maret 2026 dengan target awal penyelesaian pada 4 November 2026. Namun, melalui skema percepatan, pemerintah menargetkan proyek selesai lebih cepat agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru.

Kolaborasi Jadi Kunci.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut sejumlah pejabat pusat dan daerah, di antaranya jajaran Kementerian PU, Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, serta Dandim 0310/SSD Letkol CZI Joko Stradona.

Pemerintah menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan percepatan ini, Sekolah Rakyat Dharmasraya diharapkan segera beroperasi dan menjadi model penguatan akses pendidikan berkualitas di daerah, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. (Ris1)

Berita terkait

Kupas Politik Dinasti dari Perspektif Konstitusi, Prof. Dr. H. Abdul Latif tampil sebagai Pembicara Utama pada Seminar Nasional

Kupas Politik Dinasti dari Perspektif Konstitusi, Prof. Dr. H. Abdul Latif tampil sebagai Pembicara Utama pada Seminar Nasional

Makassar-Spektroom : Seminar Nasional berthemakan "Politik Dinasti dan Dinasti Politik dalam Sistim Demokrasi : Suatu Keniscayaan VS Pemasungan Hak Demokrasi Rakyat untuk dipilih sebagai Pejabat Publik" dilaksanakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jayabaya di Auditorium Prof Dr. Hj. Yuyun Moeslim Tahir, Rabu 6 Mei 2026. Seminar yang hadidiri Dekan

Yahya Patta, Rafles
Diduga Dipecat Tanpa Prosedur, Empat Pekerja Bukittinggi Tempuh Jalur Pengaduan ke KSPSI hingga DPRD

Diduga Dipecat Tanpa Prosedur, Empat Pekerja Bukittinggi Tempuh Jalur Pengaduan ke KSPSI hingga DPRD

Bukittinggi-Spektroom : Dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap empat pekerja outsourcing di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mencuat dan kini menjadi perhatian publik. Para pekerja yang sebelumnya bertugas di Dinas Perhubungan (Dishub) setempat itu memilih menempuh jalur pengaduan untuk mencari keadilan atas nasib yang mereka alami. Kasus ini bermula ketika keempat

Wiza Andrita, Rafles