Menteri Sosial RI dan Menteri Desa PDT Apresiasi Sinkron Data Pusat dan Daerah, Kunci Percepatan Pembangunan
Mataram-Spektroom : Pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap arah pembangunan Nusa Tenggara Barat. Dua menteri Kabinet Indonesia, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto menegaskan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah sebagai kunci percepatan pembangunan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan kualitas perencanaan menjadi faktor penentu utama keberhasilan pembangunan. Bahkan, menurutnya, perencanaan yang matang dapat menyumbang hingga 50 persen tingkat keberhasilan program.
“Kalau perencanaannya baik, paling tidak kita sudah mengantongi 50 persen keberhasilan,” ujarnya di Mataram, Kamis (16/4/2026)
Ia mengingatkan bahwa perencanaan tidak boleh dipandang sebagai aspek administratif semata, melainkan fondasi strategis yang menentukan arah dan efektivitas kebijakan pembangunan.
Oleh karena itu, setiap program harus disusun secara terukur, terarah, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Lebih jauh, Mensos menegaskan pentingnya konektivitas antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Tanpa keterhubungan yang kuat, program pembangunan berisiko tidak optimal dalam memberikan dampak nyata.
“Kami ingin program pusat dan daerah tersambung dan berkolaborasi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum Musrenbang NTB, Mensos juga mengapresiasi arah pembangunan yang disusun Pemerintah Provinsi NTB. Ia menilai perencanaan yang dibangun telah menunjukkan keselarasan dengan kebijakan nasional, termasuk dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan penurunan angka kemiskinan.
Senada dengan itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto menegaskan desa menjadi titik kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
“Kunci maju atau tidaknya daerah itu ada di desa. Semua indikator pembangunan berangkat dari sana,” ujarnya.
Yandri secara khusus memberikan apresiasi terhadap program “Desa Berdaya” yang digagas Pemerintah Provinsi NTB.
Program tersebut dinilai selaras dengan agenda nasional pembangunan desa yang mendorong penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong berbagai model pengembangan desa, seperti desa wisata, desa ekspor, dan desa tematik berbasis sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan peternakan.
“Semua kebutuhan dasar masyarakat sejatinya bisa dipenuhi dari desa. Jika ini berjalan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Kedua menteri sepakat bahwa integrasi kebijakan dan kolaborasi lintas pemerintahan menjadi faktor kunci dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
NTB dinilai memiliki arah yang tepat dengan menempatkan perencanaan sebagai fondasi, serta desa sebagai pusat penggerak ekonomi dan kesejahteraan.
Musrenbang NTB 2026 pun menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sekaligus memastikan setiap program yang dirancang tidak hanya terimplementasi dengan baik, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
