Menteri Wihaji Instruksikan BKKBN Perkuat Publikasi Program, Genjot Sekolah Rakyat dan Percepatan Turunkan Stunting
Jakarta–Spektroom : Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Mendukbangga/Ka BKKBN) RI, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menegaskan pentingnya publikasi program prioritas pemerintah agar manfaatnya benar-benar diketahui dan dirasakan masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Pengendalian Program dan Anggaran Tahun 2026, Selasa (21/7/2026).
Rapim tersebut didampingi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos., Sekretaris Kementerian Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., serta diikuti seluruh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kemendukbangga/BKKBN RI. Kegiatan juga dihadiri seluruh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia secara luring maupun daring.
Rapat diawali dengan absensi langsung oleh Menteri Wihaji kepada seluruh peserta, mulai dari pejabat pusat hingga kepala perwakilan provinsi.
Dalam arahannya, Wihaji menegaskan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mengetahui dan merasakan manfaatnya.
"Program yang semestinya bagus, akan tetapi rakyat pada umumnya tidak tahu, maka program tersebut belum bisa dikatakan bagus. Untuk itu penyampaian semua program-program prioritas kepada masyarakat itu penting. Kegiatan yang bersifat internal tidak begitu penting untuk dipublikasikan karena hanya di lingkungan kita sendiri," ujar Wihaji.
Ia menambahkan, seluruh jajaran BKKBN harus mampu mengimbangi kerja nyata dengan komunikasi publik yang efektif.
"Kerja dengan hati, kerja dengan ikhlas itu penting, tapi harus dibarengi dengan publikasi," tegasnya.
Selain menyoroti komunikasi publik, Menteri Wihaji juga meminta seluruh jajaran segera mengintegrasikan berbagai program kependudukan ke dalam program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden RI.
Ia menginstruksikan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) untuk menghidupkan kembali program Sekolah Kependudukan, Generasi Berencana (GenRe), serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di lingkungan Sekolah Rakyat.
"Salah satu program Presiden RI adalah mendirikan Sekolah Rakyat di seluruh pelosok Indonesia. Untuk itu segera koordinasikan agar program Sekolah Kependudukan, GenRe, maupun PIK-R dapat masuk ke Sekolah Rakyat tersebut," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wihaji juga menekankan optimalisasi peran 128 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B sekaligus mempercepat penurunan angka stunting.
Menurutnya, keberadaan TPK yang setiap hari mendampingi keluarga berisiko stunting menjadi kekuatan besar dalam menyukseskan program pemerintah.
Menteri juga mengingatkan seluruh daerah agar melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang dihibahkan ke kabupaten/kota sehingga tidak terjadi penumpukan stok di gudang daerah.
Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Ansar Djainahu, S.Sos., bersama para Ketua Tim Kerja mengikuti Rapim secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
Melalui rapat tersebut, Kemendukbangga/BKKBN menegaskan komitmennya untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program kependudukan, pembangunan keluarga, percepatan penurunan stunting, serta memastikan seluruh program prioritas pemerintah tersampaikan secara luas kepada masyarakat.
