Menteri Wihaji Pimpin Rapim Evaluasi Capaian Program dan Anggaran 2026, Tekankan Pentingnya Bersihkan Data
Jakarta–Spektroom : Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) RI, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., memimpin langsung Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Capaian Program dan Anggaran Tahun 2026, Senin (24/8/2026).
Rapim tersebut didampingi Wakil Menteri Kemendukbangga/BKKBN RI Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos., Sekretaris Kementerian, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., serta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN RI, serta diikuti secara luring dan daring oleh seluruh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia.
Rapim diawali dengan absensi langsung yang dilakukan Menteri Wihaji kepada seluruh peserta, mulai dari pejabat pusat hingga kepala perwakilan provinsi, sebagai bentuk komitmen disiplin dan kehadiran.
Sekretaris Kementerian Prof. Budi Setiyono menyampaikan evaluasi terkait proses pengadaan yang telah berjalan. Ia menyoroti adanya miskomunikasi di lapangan, seperti yang terjadi di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, dan meminta Kepala Perwakilan terkait untuk menyampaikan kendala secara terbuka dalam forum tersebut.
Selanjutnya, dalam arahan pembukaan Rapim, Menteri Wihaji menyampaikan sejumlah penekanan penting yaitu Pertama, Menteri Wihaji menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran atas partisipasi dan kerja keras dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026. Berkat kekompakan tersebut, Kemendukbangga/BKKBN berhasil meraih peringkat ke-6 dalam Lomba Mobil Hias Karnaval Kemerdekaan Nusantara.
Kedua, Menteri meminta seluruh kedeputian untuk mempercepat realisasi program dan anggaran yang masih rendah. Mengingat tahun anggaran 2026 tersisa empat bulan, percepatan harus dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan dan akuntabilitas yang berlaku.
Ketiga, Menteri menekankan pentingnya validitas dan ketertelusuran data pendampingan di lapangan. Ke depan, data "siapa mendampingi siapa" harus betul-betul terukur dan by name by address.
"Siapa PLKB mendampingi siapa TPK, dan TPK mendampingi keluarga siapa, itu harus jelas," tegas Wihaji. Keempat, Menteri memberikan perhatian khusus pada perbaikan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Menurutnya, data SIGA selama ini masih kotor karena hanya berorientasi memenuhi target.
"Data SIGA agar diperbaiki, sebab data SIGA itu kotor, selama ini data yang ada hanya untuk memenuhi target. Untuk itu supaya diperbaiki dari nol," tegas Menteri. Selain itu, Menteri juga menyoroti akurasi data Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon). Ia meminta agar data Alokon, mulai dari Fasilitas Kesehatan (Faskes), OPD KB Kabupaten/Kota, hingga tingkat Provinsi, harus benar-benar valid dan sinkron.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Wihaji juga mendorong optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B dan percepatan penurunan stunting.
Menteri memaparkan, saat ini TPK yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 200.255 tim dengan 599.876 personel. Sementara penerima manfaat Program MBG 3B tercatat sebanyak 10.891.415 orang, yang terdiri dari 964.806 ibu hamil, 2.451.030 ibu menyusui, dan 7.475.579 balita non-PAUD.
"Setiap hari TPK kita bergerak di lapangan. Maka Insya Allah Keluarga Risiko Stunting (KRS) sekian persen bisa terbantukan," ujar Wihaji. Sementara itu terpisah, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Ansar Djainahu, S.Sos., bersama para Ketua Tim Kerja mengikuti jalannya Rapim secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
Rapim ini diharapkan menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi, bersih-bersih data, dan percepatan capaian program Bangga Kencana di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2026.
