Menyiapkan Haji 2027 dari Depok: Antara Tekan Biaya, Perkuat SDM, dan Gedung Baru di Jatijajar
Depok,Spektroom: Di ruang pelayanan yang masih menumpang gedung pemerintah kota, tujuh orang petugas Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok sudah sibuk menyusun skenario untuk 10.000-an calon jamaah haji 2027.
Tantangannya tidak ringan, menekan biaya, menambah personel, hingga pindah ke kantor baru.
Persiapan itu mengemuka saat Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok, Jumat (11/9/2026).
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok, Fauzan, mengatakan salah satu agenda utama yang dibahas bersama Komisi VIII adalah Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BPIH 2027.
"Ini tentunya membahas persiapan pelaksanaan haji tahun 2027. Kami sampaikan apa yang sudah menjadi progres sampai hari ini, kemudian juga evaluasi dari tahun sebelumnya," ujar Fauzan.
Usulan awal BPIH yang diajukan pemerintah sebesar Rp107 juta kini sudah masuk pembahasan Panja Komisi VIII. Menurut Fauzan, angkanya sudah mulai turun, tapi DPR masih mendorong agar bisa ditekan lagi.
"Catatan DPR RI dari pengajuan Rp107 juta tadi sudah diperjuangkan, sudah mulai menurun, tetapi masih ingin ditekan lagi. Mudah-mudahan dapat angka terbaik, secara operasional bisa berjalan dengan lancar dan jamaah juga bisa terkendali," katanya.
Setelah DPR dan pemerintah sepakat, angka final BPIH nantinya akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
Bagi warga Depok, ini kabar penting. Dengan antrean haji yang kini diseragamkan nasional di 26 tahun, setiap selisih biaya menjadi penentu apakah keluarga bisa berangkat lebih cepat atau harus menunda lagi.
Apresiasi untuk Depok, Tapi SDM Masih "Tipis"
Dalam pertemuan itu, Kota Depok mendapat apresiasi dari Komisi VIII. Alasannya sederhana: respons cepat.
"Depok mendapatkan apresiasi karena respons cepat dari Pak Wali Kota sejak diresmikannya Kementerian Haji, kemudian dilantiknya kami sebagai kepala kantor, beliau langsung merespons memfasilitasi keberadaan gedung ini," ujar Fauzan.
Gedung yang kini dipakai memang belum permanen. Fauzan menyebut Pemkot Depok sudah menjanjikan kantor yang lebih independen di kawasan Terminal Jatijajar, tepatnya di area Masjid Dhuyufurrahman. Targetnya, pindah 2027.
Namun di balik gedung baru, ada persoalan klasik: manusia.
"Kita tipologi A, jadi idealnya 30 orang. Posisi saat ini baru tujuh orang sudah termasuk pejabatnya," kata Fauzan.
Dengan 7 orang, mereka harus melayani pendaf taran, bimbingan manasik, verifikasi dokumen, hingga koordinasi dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji.
Proses penambahan SDM disebut sudah berjalan lewat mutasi dari Kemenag dan instansi lain. Fauzan juga membuka peluang rekrutmen untuk masyarakat umum jika ada formasi baru di Kementerian Haji dan Umrah.
"Meski dengan keterbatasan personel, kami tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegasnya.
Kunjungan Komisi VIII ini bukan sekadar seremonial. Bagi Fauzan, ini momentum mengevaluasi haji tahun lalu dan mengunci strategi 202
Tiga pekerjaan rumah besar terbentang,
Pertama, mengawal BPIH agar tidak memberatkan jamaah.
Kedua, memperkuat SDM agar layanan tidak tersendat.
Ketiga, memastikan gedung baru di Jatijajar benar-benar terealisasi agar pelayanan lebih representatif.
Di Depok, antrean panjang dan biaya yang fluktuatif selalu jadi dua hal yang paling dikeluhkan calon jamaah.
Kini, dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah yang berdiri sendiri, harapannya layanan bisa lebih fokus dan cepat.
"Kami ingin jamaah Depok merasakan layanan yang lebih baik. Itu amanat kami," tutup Fauzan.
Sambil menunggu Keppres BPIH turun dan gedung baru jadi, tujuh orang petugas di kantor Depok itu tetap bekerja. Menyiapkan haji 2027, satu berkas demi satu berkas.(wis).
