Meski Inflasi Ideal, 3 Provinsi Alami Kesulitan, Daerah Yang Kemampuan Finansialnya Tercukupi Untuk Dapat Berdonasi

Meski Inflasi Ideal, 3 Provinsi Alami Kesulitan, Daerah Yang Kemampuan Finansialnya Tercukupi Untuk Dapat Berdonasi
Foto Capture YouTube Kemendagri oo

 Spektroom - Tim Pengendalian Inivlasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Achmad Saefullah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Command Centre Diskominfotik Lampung, Selasa (2/12/2025)

audio-thumbnail
Voice T Tohir
0:00
/81.62775

Rakor TPID yang dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program 3 Juta Rumah, dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, berlangsung secara luring di Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta Pusat.

Tomsi Tohir dalam pengantarnya mensyukuri bahwa tingkat Inflasi sepanjang tahun 2025 tiap bulan mencapai 2,27%, angka ini diakuinya sangat ideal karena Indonesia, selain negara Kons sekaligus juga sebagai negara produsen.


"Mulai Januari sampai November, Inflasi kita di angka 2,27 persen. Sudah 11 bulan, angka kita di tahun 2025 ini, Januari sampai dengan November, itu 2,27. Merupakan angka yang sangat ideal, karena kita adalah negara produsen sekaligus negara konsumen" ujar Tomsi Tohir.

.

Berikutnya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir juga menyatakan, Indonesia saat ini tidak sedang baik baik saja, karenaada  3 provinsi di Sumatra yakni, Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh, sedang dalam masa kesulitan akibat wilayah mereka dilanda banjir.


Bagi daerah yang fiskalnya atau keuangan daerahnya masih bisa mencukupi, diimbau untuk dapat memberikan bantuan kepada 3 provinsi tersebut. 


"Oleh sebab itu, bagi mereka yang masih memungkinkan, daerah-daerah yang masih memungkinkan, kami menghimbau untuk dapat memberikan bantuannya" pungkasnya.

Sementara Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menjelaskan Inflasi untuk bulan November 2025,  secara month to month terjadi inflasi sebesar 0,17 persen, kemudian secara year-on-year terjadi inflasi sebesar 2,72 persen, dan secara year-to-date itu terjadi inflasi di November ini sebesar 2,27 persen. 

audio-thumbnail
Voice Amalia BPS
0:00
/54.31425

Kemudian kalau dilihat secara year on year, juga terlihat bahwa inflasi year on year di bulan November 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan November 2024. 


Kemudian yang kedua terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau, kalau kita lihat sebarannya menurut provinsi, maka di November 2025 ini secara month to month ada 28 provinsi yang mengalami inflasi dan 10 provinsi mengalami deflasi. 


Jadi lanjut Amalia kalau dilihat di sini, inflasi tertinggi itu terjadi di Papua, kemudian Maluku Utara, kemudian Papua Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, Papua Barat, dan seterusnya.

Sementara deflasi terendah ini terjadi di Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sulawesi Tengah. Jadi walaupun saat ini kondisi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sedang mengalami bencana alam, tetapi memang efek atau imbasnya keinflasi ini belum tercatat di bulan November ini. 

"Berikutnya jika kita lihat menurut Kabupaten Kota, maka secara month to month di bulan November ini di Pulau Sumatera itu inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur, kemudian Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Barat. 

Sementara deflasi terendah itu terdapat di Kabupaten Labuhan Batu, kemudian Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Karo. (@Ng).

Berita terkait

Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Kapolres Sawahlunto Anjangsana ke Purnawirawan dan Warakawuri Polri

Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Kapolres Sawahlunto Anjangsana ke Purnawirawan dan Warakawuri Polri

Sawahlunto-Spektroom : Menyambut peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Sawahlunto menggelar kegiatan anjangsana ke kediaman para purnawirawan Polri dan warakawuri sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian mereka kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (20/6/2026) itu dipimpin langsung oleh Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana

Riswan Idris, Rafles
DPRD Sawahlunto Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Menjadi Perda, Pemko Diminta Tindak Lanjuti Sejumlah Catatan

DPRD Sawahlunto Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Menjadi Perda, Pemko Diminta Tindak Lanjuti Sejumlah Catatan

Sawwhlunto–Spektroom : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto secara aklamasi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Sawahlunto, Sabtu (20/6/2026). Persetujuan tersebut diberikan setelah seluruh fraksi di

Riswan Idris, Rafles