Momentum Harlah Pancasila Jadi Penegasan Komitmen Pemprov Lampung Perkuat Nilai Persatuan

#Repost biroadpim.lampungprov.go.id

Momentum Harlah Pancasila Jadi Penegasan Komitmen Pemprov Lampung Perkuat Nilai Persatuan
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjend TNI Kristomei Sianturi - inspektur upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung.(Foto Biro Adpim Lampung).

Bandarlampung - Spektroom: Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (01/06/2026).

Momentum ini menjadi penegasan komitmen Pemprov Lampung dalam memperkuat nilai persatuan, menjaga harmonisasi masyarakat, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.

Upacara dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXI/Radin Intan, Mayjend TNI Kristomei Sianturi, membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi nasional agar nilai-nilai Pancasila terus hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dijelaskan, tema Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, yakni “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan.

“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan,” ujarnya.

Menurutnya, Pancasila juga menjadi jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik internasional. Ditegaskan juga, bahwa Indonesia bukan sekadar penonton dalam kancah dunia.

Sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Pancasila menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut merupakan instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik,” katanya.

Indonesia terus menunjukkan kepemimpinan nyata di tingkat global melalui kontribusi pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peran dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih mengalami penjajahan.

“Perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, tetapi hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kristomei juga mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology) dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dirinya mengingatkan agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi simbol atau teks dalam buku sejarah, melainkan diwujudkan melalui tindakan nyata.

Pangdam juga berpesan agar setiap kebijakan publik yang diambil senantiasa berlandaskan keadilan sosial, menjamin hak-hak masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan, serta tidak membiarkan ada warga yang merasa terpinggirkan.(@Ng).

Berita terkait

Menteri PU Usulkan Anggaran Untuk Pastikan Pembangunan Infrastruktur Berjalan Optimal

Menteri PU Usulkan Anggaran Untuk Pastikan Pembangunan Infrastruktur Berjalan Optimal

Jakarta –Spektroom : Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp219,81 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 guna memastikan pembangunan dan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat tetap berjalan optimal. Dari kebutuhan tersebut, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp98,47 triliun. “Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat

Nurana Diah Dhayanti
Murid MAN 1 Pekanbaru Wakili Indonesia pada Olimpiade Geografi Dunia di Turki

Murid MAN 1 Pekanbaru Wakili Indonesia pada Olimpiade Geografi Dunia di Turki

Pekanbaru – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia pendidikan madrasah. Rafif Adinata Ramadhan, murid MAN 1 Pekanbaru, resmi terpilih sebagai delegasi Indonesia untuk mengikuti International Geography Olympiad (iGeo) 2026 yang akan digelar di Istanbul, Turki. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi madrasah, Provinsi Riau, sekaligus Indonesia karena menunjukkan kemampuan peserta didik madrasah bersaing

Polin
Kunjungan WOSM, Ke Kwarnas Gerakan Pramuka,Momentum Untuk Perkuat Hubungan Dua Organisasi

Kunjungan WOSM, Ke Kwarnas Gerakan Pramuka,Momentum Untuk Perkuat Hubungan Dua Organisasi

Jakarta-Spektroom:Kwarnas Gerakan Pramuka menerima kunjungan delegasi Word Organization of the Scout Movement (WOSM) organisasi kepanduan non-pemerintah global yang menaungi Gerakan Pramuka di seluruh dunia. Bermarkas di Jenewa, Swiss, dalam agenda courtesy call yang berlangsung d taman rekreasi wiladatika cibuburi Ruang Sudirman Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama dan dukungan

Asmari, Anggoro AP
Polda Kalbar Awasi Ketat Harga Sawit, PKS yang Tak Patuhi Ketentuan TBS Jadi Sorotan

Polda Kalbar Awasi Ketat Harga Sawit, PKS yang Tak Patuhi Ketentuan TBS Jadi Sorotan

Pontianak - Spektroom : Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat mulai memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di seluruh wilayah Kalbar. Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukan sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) membeli di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Pengawasan tersebut menjadi fokus

Apolonius Welly, Anggoro AP