Muhaimin Iskandar: Pemerintah Tak Boleh Sekadar Jadi Regulator, UMKM Harus Naik Kelas

Batu - Spektroom: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah tidak boleh hanya berperan sebagai regulator dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah harus menjadi bagian dari ekosistem yang membuka akses usaha, mulai dari bahan baku, permodalan, teknologi hingga pemasaran.

Penegasan itu disampaikan Muhaimin saat meluncurkan Perintis Berdaya Connect (PBC) Batu di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Kota Batu, Rabu (26/8/2026).

Menurut Muhaimin, PBC merupakan bagian dari pola baru pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menempatkan pemerintah sebagai agregator yang menghubungkan berbagai kekuatan dalam ekosistem UMKM.

“Targetnya semakin menciptakan pelaku usaha UMKM yang naik kelas, tumbuh mandiri dan kokoh, inovatif, sekaligus berdaya saing,” kata Muhaimin.

Ia menjelaskan, setiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga peran pemerintah tidak harus seragam. Pemerintah dapat menjadi regulator, pendamping, agregator maupun fasilitator, tergantung kebutuhan daerah.

“Peran itu bisa regulator saja, pendamping saja, agregator saja, atau justru juga menyiapkan display dan seluruh proses pembinaan secara langsung,” ujarnya.

Muhaimin mengatakan peningkatan kapasitas UMKM harus diikuti dengan pembukaan akses. Pelaku usaha tidak cukup hanya mendapatkan pelatihan, tetapi membutuhkan mentor, akses bahan baku berkualitas, teknologi, pembiayaan serta pasar.

“Yang kedua, mendorong akses-akses, baik bahan baku, permodalan, pemasaran, teknologi. Itu menjadi bagian integral dari penciptaan dan penumbuhan ekosistem,” katanya.

PLUT Batu Dinilai Layak Jadi Model

Muhaimin juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan PLUT KUMKM Kota Batu. Menurutnya, kekuatan PLUT bukan hanya pada bangunan atau fasilitas, tetapi pada aktivitas pembinaan yang berjalan secara berkelanjutan.

“PLUT ini kelebihannya adalah terus operasional. Biasanya tidak hanya event-event terbatas. Pendampingan terus-menerus yang bersifat reguler dan kontinyu,” ujarnya.

Ia menilai model tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun ekosistem pemberdayaan UMKM.
Muhaimin juga meminta program pemberdayaan membuka akses seluas-luasnya bagi pelaku usaha potensial, termasuk usaha kecil yang belum mapan.

“Harus membuka pintu seluas-luasnya dan proaktif kepada usaha yang potensial dan kreatif untuk dinaikkan kelas,” tegasnya.

Menurut dia, masih terdapat persoalan yang harus diselesaikan, terutama terkait akses bahan baku yang mudah dan berkualitas. Sebagian kebutuhan UMKM masih bergantung pada bahan impor.

“Ini pekerjaan yang masih terus kita upayakan karena sebagian bahan-bahan itu adalah bahan-bahan impor yang harus mendapatkan perhatian,” katanya.

Muhaimin berharap keberadaan PBC membuat Kota Batu tidak sekadar menjadi lokasi peluncuran program, tetapi menjadi salah satu percontohan pengembangan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif.

“Sehingga Kota Batu bisa menjadi pilot percontohan bagi peran negara atau pemerintah untuk mendorong tumbuh kembangnya ekosistem ekonomi UMKM dan ekraf kita,” ujarnya.

369 Pelaku Usaha Terima Manfaat PBC Batu

Deputi Koordinator Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, mengatakan PBC Batu merupakan replikasi dari program yang sebelumnya dikembangkan di Kota Bandung.

Ia menjelaskan, PBC memanfaatkan ekosistem yang telah tersedia di Kota Batu sehingga pemerintah tidak perlu membangun fasilitas baru dari awal.

“Ini one-stop solution dan yang luar biasa adalah kami tidak membangun ini dari nol. Kami memanfaatkan ruang kreatif yang sudah ada,” kata Leontinus.

Hingga peluncuran PBC Batu, sebanyak 369 pelaku usaha telah menerima manfaat program tersebut. Sebanyak 80 pelaku usaha mengikuti inkubasi bisnis, sedangkan mitra yang terlibat mencapai 24 pihak.

Leontinus mengatakan kebutuhan setiap pelaku usaha berbeda. Ada yang membutuhkan mentor praktisi, akses bahan baku, teknologi, pemasaran, pembiayaan hingga pengurusan legalitas.

“Ini satu rangkaian kebutuhan dari belajar, berusaha, sampai nanti kita bisa mendorong mereka supaya naik kelas,” ujarnya.

Ia mengatakan PBC juga akan memperkuat akses pemasaran digital. Pelaku UMKM nantinya dapat memperoleh pendampingan dari praktisi media sosial dan live shopping.

Menurut Leontinus, kolaborasi di PLUT Batu juga melibatkan berbagai perangkat daerah dan komunitas. Di antaranya sektor UMKM, sosial, perindustrian dan perdagangan, tenaga kerja, komunikasi dan informatika, pariwisata, pertanian serta ketahanan pangan.

“Kolaborasinya luar biasa. Tidak hanya Dinas UMKM, tetapi dinas-dinas lain bersama-sama memanfaatkan tempat yang sama untuk berkegiatan mendorong ekonomi masyarakat,” katanya.

Ia mencontohkan Lucky Garden, pelaku ekonomi kreatif yang memproduksi hiasan dari lumut kering. Produknya telah digunakan di Bandara Labuan Bajo.

Namun, persoalan legalitas sempat menjadi hambatan. Melalui pendampingan PBC, pengurusan NIB dan berbagai legalitas usaha Lucky Garden didorong agar tuntas sehingga pelaku usaha dapat masuk ke pasar bisnis secara lebih luas.

Nurochman: Jangan Sampai Pariwisata Menggeser Pertanian

Sementara itu, Wali Kota Batu Nurochman mengatakan kehadiran PBC harus ditempatkan dalam konteks karakter ekonomi Kota Batu yang tidak hanya mengandalkan pariwisata, tetapi juga pertanian.

Menurut Nurochman, sektor pertanian masih menjadi sumber penghidupan mayoritas masyarakat Kota Batu. Karena itu, pemerintah daerah tengah mendorong regenerasi petani agar sektor tersebut memiliki penerus dari kalangan milenial dan Gen Z.

“Kota Batu dikenal sebagai kota wisata dan pariwisata, tetapi sektor pertanian juga tumbuh pesat di dalamnya,” kata Nurochman.

Ia mengatakan salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah Smart and Integrated Farming. Teknologi diharapkan dapat menjadi jembatan agar generasi muda lebih tertarik melanjutkan usaha pertanian keluarga.

“Petani yang ada saat ini usianya sudah tua, sementara anak-anak milenial dan Gen Z tidak mudah untuk langsung turun ke berkebun maupun ke sawah,” ujarnya.

Nurochman mengingatkan agar pertumbuhan pariwisata tidak membuat sektor pertanian terpinggirkan.

“Jangan sampai terjadi trade-off pada produk pertanian di tengah pesatnya pertumbuhan pariwisata di Kota Batu,” tegasnya.

Menurut Nurochman, UMKM memiliki posisi penting karena dapat mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Dengan demikian, rantai ekonomi pertanian dapat diperpanjang melalui industri pengolahan dan ekonomi kreatif.

PLUT Batu Sudah Punya Ekosistem

Nurochman menegaskan PLUT KUMKM Kota Batu bukan fasilitas yang baru disiapkan untuk menyambut kedatangan Menko Pemberdayaan Masyarakat.

“Ruang PLUT ini tidak kami sulap secara mendadak untuk acara hari ini atau seminggu yang lalu. Ini asli dan ekosistemnya sudah terbentuk di sini,” ujarnya.

Menurut dia, PLUT telah menjadi ruang integrasi sejumlah perangkat daerah, mulai dari Dinas Pertanian, Dinas Sosial hingga Disperindag. Aktivitasnya mencakup workshop, pendampingan, edukasi, pengemasan produk hingga pembinaan UMKM.

Kinerja tersebut, kata Nurochman, sebelumnya mendapat apresiasi melalui PLUT Award 2024. PLUT KUMKM Kota Batu meraih penghargaan sebagai konsultan terbaik se-Indonesia sekaligus PLUT dengan kinerja terbaik secara nasional.

Pemerintah Kota Batu juga menjalankan program 365 Up, dengan 40 UMKM terkurasi mendapatkan pendampingan intensif selama 365 hari. Pendampingan mencakup legalitas, manajemen, pemasaran, digitalisasi hingga pengembangan usaha.

Nurochman menyambut PBC sebagai penguat ekosistem yang sudah berjalan.
“Bagi kami, PBC bukan sekadar program baru, melainkan cara baru untuk menghubungkan berbagai kekuatan yang selama ini telah tumbuh di Kota Batu,” katanya.

Ia berharap PBC mampu memperluas jejaring, memperkuat rantai pasok dan membuka akses pasar sehingga UMKM Kota Batu tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi usaha yang mandiri dan kompetitif.

Peluncuran PBC Batu sekaligus menempatkan Kota Batu sebagai lokasi replikasi program setelah sebelumnya dikembangkan di Bandung. Pemerintah berharap model kolaborasi tersebut dapat menjadi pola baru pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan menghasilkan pelaku usaha yang benar-benar naik kelas.