Muslimin Raih Doktor, Membongkar Paradoks Digitalisasi Birokrasi di DPRD Bone

Makassar-Spektroom: Pemerintah bisa membeli aplikasi, membangun sistem digital, dan memindahkan layanan ke layar komputer.

Tetapi birokrasi tidak otomatis menjadi lebih baik. Di balik jargon transformasi digital, tetap ada manusia yang menentukan apakah teknologi benar-benar menjadi alat perubahan atau sekadar wajah baru dari cara kerja lama.

Persoalan itulah yang dibedah Muslimin dalam disertasinya untuk meraih gelar Doktor Ilmu Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (PPs UMI), Makassar, Sabtu (8/8/2026).

Muslimin mengangkat penelitian berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Digital dan Keadilan Organisasi terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara melalui Kepuasan Kerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bone.”

Penelitian tersebut menempatkan birokrasi daerah sebagai laboratorium untuk melihat satu persoalan yang kini dihadapi hampir seluruh organisasi pemerintahan: bagaimana membuat aparatur tetap berkinerja ketika teknologi mengubah cara mereka bekerja.

Ujian dipimpin Direktur PPs UMI Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum. Para penguji terdiri atas Dr. Hj. Budiandriani, S.E., M.M.; Prof. Dr. Suriyanti, S.E., M.M.; Prof. Dr. H. Amir Mahmud, S.E., M.Si., M.Ak.; Prof. Dr. Baso Amang, S.E., M.Si.; Prof. Dr. Buyung Sarita, S.E., M.S., Ph.D.; dan Dr. Salle, S.E., S.H., M.H.

Muslimin menyelesaikan disertasinya di bawah bimbingan Prof. Ramlawati, S.E., M.M. sebagai promotor, bersama Prof. Dr. Serlin Ssrang, S.E., M.Si. dan Dr. Aripin, S.E., M.P.

Ketika Digitalisasi Tak Mengubah Mental Birokrasi

Muslimin berangkat dari perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan. Digitalisasi telah mendorong penerapan e-government, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan berbagai aplikasi administrasi.

Teknologi menjanjikan pekerjaan yang lebih cepat, transparan, akurat, dan efisien.
Namun janji itu memiliki syarat: aparatur harus mampu menggunakannya.
Di sinilah masalah birokrasi modern muncul. Digitalisasi tidak hanya membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak. Ia membutuhkan manusia yang mampu berpikir digital.

Aplikasi dapat dibuat dalam hitungan bulan. Mengubah budaya kerja aparatur membutuhkan waktu jauh lebih panjang.
Karena itu, kompetensi digital menjadi salah satu variabel penting dalam penelitian Muslimin. ASN tidak lagi cukup menguasai prosedur administrasi konvensional. Mereka harus mampu beradaptasi dengan teknologi, memahami perubahan pola kerja, dan menggunakan perangkat digital untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Tanpa itu, digitalisasi hanya berpotensi menjadi birokrasi lama dengan perangkat baru.

Pemimpin Tak Bisa Lagi Sekadar Memberi Perintah

Persoalan berikutnya adalah kepemimpinan. Muslimin melihat gaya kepemimpinan sebagai faktor penting dalam lingkungan Sekretariat DPRD Bone. Struktur birokrasi membutuhkan koordinasi, pembagian kerja, dan kepastian arah. Tetapi pegawai bukan mesin yang dapat digerakkan dengan satu pola komando.

Karakter, pengalaman, jabatan, kemampuan, dan kebutuhan pegawai berbeda. Karena itu, pemimpin dituntut lebih adaptif.
Pemimpin birokrasi era digital bukan sekadar orang yang mampu memberikan instruksi. Ia harus mampu membangun komunikasi, membaca perubahan, memberikan dukungan, sekaligus memastikan pegawai memiliki ruang untuk berkembang.

Kepemimpinan yang gagal beradaptasi dengan perubahan teknologi justru dapat menjadi penghambat transformasi organisasi.
Sebaliknya, kepemimpinan yang mampu menyesuaikan pendekatan dengan karakter pegawai dapat membangun kepuasan kerja. Dari sana, kinerja aparatur berpeluang meningkat.

Keadilan Bisa Menentukan Kinerja

Muslimin juga memasukkan keadilan organisasi dalam kerangka penelitiannya. Ini bukan perkara kecil. Dalam organisasi pemerintahan, persepsi tentang keadilan dapat memengaruhi bagaimana pegawai memandang institusinya. Pembagian tugas, penghargaan, kesempatan, perlakuan pimpinan, hingga proses pengambilan keputusan dapat membentuk persepsi tersebut.

Ketika pegawai merasa diperlakukan secara adil, hubungan dengan organisasi dapat menjadi lebih positif. Sebaliknya, rasa tidak adil dapat menggerus kepuasan kerja dan pada akhirnya memengaruhi kinerja.
Karena itu, memperbaiki kinerja ASN tidak cukup dilakukan melalui target dan evaluasi. Organisasi juga harus memperhatikan bagaimana pegawai mengalami proses kerja sehari-hari.

Kepuasan Kerja di Tengah Mesin Digital

Penelitian Muslimin menempatkan kepuasan kerja sebagai variabel penghubung antara gaya kepemimpinan, kompetensi digital, keadilan organisasi, dan kinerja ASN. Perspektif ini menarik karena memperlihatkan bahwa manusia tetap berada di pusat transformasi digital.

Teknologi memang dapat mengotomatisasi proses. Tetapi ia tidak dapat menggantikan kebutuhan pegawai untuk merasa dihargai, dipimpin dengan baik, memperoleh perlakuan yang adil, dan memiliki kemampuan menghadapi perubahan. Di sinilah paradoks birokrasi digital berada.
Semakin banyak pekerjaan dipindahkan ke sistem elektronik, semakin besar pula kebutuhan terhadap kualitas manusia yang mengendalikan sistem tersebut.

Dari Ruang Akademik ke Birokrasi Bone

Muslimin, yang juga merupakan anggota dewan di Bone, membawa persoalan tersebut dari ruang akademik ke konteks birokrasi yang bersentuhan langsung dengan proses pemerintahan daerah.

Disertasinya tidak berhenti pada pertanyaan apakah teknologi dapat meningkatkan kinerja ASN. Lebih jauh, penelitian tersebut menguji bagaimana kepemimpinan, kompetensi digital, keadilan organisasi, dan kepuasan kerja saling berkaitan dalam membentuk kinerja aparatur.
Pesannya jelas: reformasi birokrasi tidak cukup dengan mengganti berkas kertas menjadi berkas digital.

Yang harus berubah adalah cara berpikir, cara memimpin, cara bekerja, dan cara organisasi memperlakukan aparatur. Jika tidak, digitalisasi hanya akan menjadi kosmetik administrasi. Dan birokrasi, meski sudah memakai teknologi terbaru, tetap membawa kebiasaan lama ke dalam layar yang lebih modern.

Ujian doktoral Muslimin di UMI menjadi penanda perjalanan akademiknya sekaligus membawa satu pertanyaan penting bagi birokrasi daerah: ketika teknologi terus berkembang, apakah kualitas manusianya ikut bergerak maju?