Musprov Apindo Kalbar Diterpa Gelombang Protes, Pengurus Daerah Kirim Nota Keberatan ke DPN
Pontianak, Spektroom – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Barat, dinamika internal organisasi semakin memanas.
Sejumlah pengurus kabupaten dan kota secara terbuka menyampaikan keberatan terhadap proses persiapan Musprov yang dinilai tidak berjalan sesuai prinsip demokrasi dan tata kelola organisasi yang baik.
Gelombang protes itu diwujudkan melalui nota keberatan yang dikirimkan para Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Apindo kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo di Jakarta.
Mereka meminta DPN turun tangan untuk meninjau sejumlah keputusan yang dianggap kontroversial menjelang pelaksanaan forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi tersebut.
Ketua DPK Apindo Kabupaten Sambas, Johnny Fam, menilai sejumlah langkah yang diambil dalam tahapan persiapan Musprov menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pengurus daerah.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemberhentian Ketua DPK Apindo Kota Pontianak yang disebut dilakukan tanpa mekanisme organisasi yang semestinya.
“Sangat disayangkan sekelas Apindo mempersiapkan Musprov Apindo Kalbar dengan cara seperti ini,” kata Johnny, Sabtu (06/06/2026).
Menurut dia, hingga saat ini pihak yang diberhentikan tidak pernah menerima pemanggilan resmi maupun kesempatan untuk memberikan klarifikasi atas persoalan yang menjadi dasar keputusan tersebut.
“Tidak pernah dilakukan pemanggilan resmi, klarifikasi ataupun mekanisme pembelaan diri terhadap Ketua DPK yang diberhentikan,” ujarnya.
Para Ketua DPK menilai langkah tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan, keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak anggota organisasi.
Mereka khawatir kondisi tersebut dapat memicu konflik internal yang berkepanjangan serta mengganggu soliditas kepengurusan Apindo di Kalimantan Barat.
Tak hanya itu, perhatian juga tertuju pada posisi Ketua Caretaker yang disebut membentuk panitia Musprov sekaligus maju sebagai calon ketua dalam forum tersebut.
Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi ruang kompetisi yang sehat dalam proses pemilihan.
“Panitia mengatur sedemikian rupa sehingga tidak ada kesempatan munculnya calon lain.
Hal ini merendahkan kualitas organisasi Apindo di Kalbar yang selama ini sudah bagus,” kata Johnny.
Melalui nota keberatan yang telah disampaikan ke DPN Apindo, para pengurus daerah meminta agar keputusan pemberhentian Ketua DPK Apindo Kota Pontianak ditinjau kembali dan pelaksanaannya ditunda sampai ada penyelesaian sesuai mekanisme organisasi.
Mereka juga mendesak DPN Apindo memastikan seluruh tahapan Musprov berlangsung secara demokratis, transparan, dan sesuai Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Para pengurus berharap Musprov Apindo Kalbar tetap menjadi ruang konsolidasi dunia usaha yang terbuka, inklusif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anggota untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi ke depan. (Hy/Apw)
