Musrenbang Kota Ambon 2027: Pemkot Diminta Inovatif dan Kolaboratif

Musrenbang  Kota Ambon 2027: Pemkot Diminta Inovatif dan Kolaboratif
Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menyampaikan sambutan pada pembukaan Musrenbang Kota Ambon. Foto: Spektroom/ Eva M)


Ambon-Spektroom : Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Hal tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Hotel Kamari Ambon, Kamis (9/4/2026).


Dalam forum yang dihadiri DPRD, OPD, akademisi, perbankan, hingga pemangku kepentingan, Wattimena mengingatkan agar Musrenbang tidak dipandang sebagai agenda rutin semata, melainkan penentu arah pembangunan kota satu tahun ke depan.

“Kalau perencanaan gagal, dampaknya bukan hanya dirasakan pemerintah, tapi seluruh masyarakat Kota Ambon,” tegasnya.

Ia memaparkan, kinerja ekonomi Ambon masih menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat 4,87 persen pada 2025, meski belum mencapai target 5 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 83,37 pada 2024 menjadi 83,97 di 2025.

Namun, ia mengingatkan adanya tantangan serius, terutama kesenjangan ekonomi yang tipis antara kelompok miskin dan rentan miskin, sehingga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan jika tidak diintervensi dengan tepat.

Walikota Ambon Bodewin Wattimena didampingi Ketua Tim Perencanaan Pembangunan Kota Ambon Jopi Papilaya pada pembukaan Musrembang. Foto:Spektroom/Eva M


Di sisi lain, ruang fiskal daerah semakin terbatas. Pendapatan daerah tidak tumbuh secepat kebutuhan belanja, sehingga pemerintah dituntut keluar dari pola kerja konvensional.

“Tidak bisa lagi kerja biasa. Harus inovatif, adaptif, dan kolaboratif,” ujarnya.

Pemkot Ambon, lanjutnya, telah menerapkan sejumlah langkah adaptif, seperti kebijakan kerja fleksibel dan efisiensi operasional sejak beberapa tahun terakhir, bahkan sebelum kebijakan serupa diterapkan pemerintah pusat.

Dalam penyusunan RKPD 2027, ia menekankan tiga hal utama. Pertama, penetapan prioritas program yang benar-benar berdampak pada penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, mendorong inovasi program tanpa bergantung penuh pada APBD. Ketiga, memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan investor.

Ia mencontohkan skema pembangunan tanpa membebani APBD melalui kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk rencana pengembangan kawasan pesisir dan infrastruktur transportasi laut yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

Selain itu, Pemkot juga akan fokus pada penguatan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan UMKM dan inklusivitas bagi penyandang disabilitas.
Wattimena menegaskan, di tengah kompetisi antar daerah dan keterbatasan anggaran, hanya daerah yang inovatif dan cepat beradaptasi yang mampu bertahan dan berkembang.
“Kalau tidak bergerak cepat, kita akan tertinggal,” katanya.

Musrenbang RKPD 2027 diharapkan menghasilkan gagasan dan kebijakan yang konkret, guna mendorong pembangunan Ambon yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.(EM)

Berita terkait

BKPSDM Banyumas Hadirkan Program Jempol Serasi, Dekatkan Layanan Kepegawaian pada ASN

BKPSDM Banyumas Hadirkan Program Jempol Serasi, Dekatkan Layanan Kepegawaian pada ASN

Banyumas-Spektroom: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyumas meluncurkan program Jemput Bola Serap Aspirasi (Jempol Serasi) sebagai upaya mendekatkan layanan kepegawaian kepada aparatur sipil negara (ASN) di seluruh wilayah kecamatan selama tahun 2026. Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto, mengatakan program tersebut dirancang untuk memudahkan ASN memperoleh

Bian Pamungkas
Jaga Keterjangkauan Harga, Pemprov NTB Gelar GPM Hingga Ke Ujung Lombok Barat

Jaga Keterjangkauan Harga, Pemprov NTB Gelar GPM Hingga Ke Ujung Lombok Barat

Mataram-Spektroom : Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman Hutan Nuraksa Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (20/6/2026). Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus mendekatkan akses bahan pokok murah kepada masyarakat di wilayah pelosok. Kepala Bidang Ketersediaan dan

Marsam Putrangga, Julianto