NTB Dorong Transformasi Ekonomi Inklusif Lewat Penguatan Sektor Perikanan dan Pembentukan BLUD
Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat transformasi ekonomi yang lebih inklusif dengan menempatkan sektor perikanan sebagai salah satu pilar utama. Fokus pembangunan tak hanya pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga pada kemandirian masyarakat pesisir.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, S.T., M.Si., menegaskan bahwa pengelolaan layanan publik berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola dan menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Salah satunya dengan BLUD, di mana potensi dalam kawasan dikelola langsung oleh masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik,” ujar Muslim di Mataram, Selasa (7/4/2026).
Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok Jadi Contoh Kunci
Muslim mencontohkan Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki potensi pendapatan hingga Rp600 miliar pada 2025. Namun sebelum adanya BLUD, kurang dari 10 persen pendapatan tersebut dapat dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan umum. Hal ini berdampak pada terbatasnya anggaran pemulihan sarana prasarana, termasuk kebutuhan air bersih bagi kapal.
Dengan kondisi tersebut, Dislutkan mempercepat proses perubahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi BLUD agar pelayanan dapat dikelola mandiri dan lebih responsif.
Percepatan Pembentukan BLUD Se-NTB
Hingga Maret–April 2026, Pemprov NTB tengah memproses pengusulan besar-besaran UPT yang akan beralih menjadi BLUD. Daftar UPT yang diproyeksikan berubah antara lain:
- UPT Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok
- UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar
- UPT Pelabuhan Perikanan Pulau Sumbawa
- UPT Balai Pengembangan Perikanan Budidaya
- UPT BLUD BPSDKP Lombok
- UPT BLUD BPSDKP Sumbawa–Sumbawa Barat
- UPT BLUD BPSDKP Bima–Dompu
Perubahan ini diproyeksikan memperkuat tata kelola, percepatan pelayanan, serta memastikan pendapatan sektor perikanan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas dan layanan publik.
Hilirisasi Agromaritim dan Ekspor Tuna Menguat
Dislutkan NTB juga mendorong hilirisasi industri agromaritim untuk komoditas strategis. Beberapa rencana besar sedang disiapkan, seperti pembangunan pabrik udang vaname dan pabrik rumput laut.
Di sisi lain, investasi asing telah masuk untuk pengolahan tuna-cakalang di Labuhan Lombok, yang pada 2025 berhasil mengekspor 650 ton. Pemerintah juga melanjutkan pembangunan Pelabuhan Soro Adu di Bima, yang dikenal sebagai sentra produksi tuna.
Dorong UMKM Kelautan Lewat Perda 14/2025
Peluang ekonomi lain datang dari banyaknya pelaku UMKM sektor kelautan. Mereka akan dibina dengan kemudahan perizinan, akses modal, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Perda 14/2025 tentang Pengelolaan Usaha di Laut.
Kebijakan ini diharapkan memperkuat pertumbuhan usaha mikro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Budidaya Ikan
Dalam konteks ketahanan pangan, Dislutkan tengah meningkatkan ketersediaan stok ikan tidak hanya melalui balai pembenihan, tetapi juga melalui sentra-sentra budidaya milik masyarakat.
Potensi Perikanan NTB Capai Triliunan Rupiah
NTB memiliki kekayaan kelautan yang sangat besar dengan perairan seluas 29.159,04 km². Potensi itu mencakup:
- Perikanan tangkap: >185.518 ton/tahun (meliputi tuna, cakalang, tongkol, hiu).
- Budidaya laut: 72.862 ha (udang, rumput laut, lobster).
- Budidaya air payau & tawar: 27.927 ha air payau dan 31.758 ha air tawar.
- Ekosistem pesisir: 76.420 ha terumbu karang, padang lamun, mangrove, serta 17 kawasan konservasi.
- Pariwisata bahari: 700 spesies ikan karang, terutama di Gili Trawangan dan perairan Sumbawa.
Dengan potensi bernilai triliunan rupiah tersebut, Pemerintah NTB optimistis transformasi ekonomi yang lebih inklusif dapat tercapai, terutama jika sektor kelautan dikelola secara mandiri, modern, dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
