Angkutan Lebaran

Operasi Ketupat Krakatau 2026

Anggoro AP

13 Mar 2026

Flyer Spektroom

Lampung Selatan - Spektroom: Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan Operasi Ketupat Krakatau 2026 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1447 Hijriah. Untuk itulah Polda Lampung melaksanakan apel gelar pasukan di halaman parkir Mapolda Lampung, Kamis (12/3/2026). Ia

0:00

/4:07

Berita terkait

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen

Langgar PP TUNAS, Platform Global Terancam Denda 6 Persen Pendapatan Global

Jakarta-Spektroom : Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah merumuskan sanksi denda bagi platform digital yang melanggar ketentuan pelindungan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Untuk platform digital berskala besar atau global, besaran denda yang dirumuskan mencapai 6 persen

Jabatan Kakanwil BPN Kepri Diserah-terimakan

Kepri-Spektroom : Posisi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami pergantian dari Nurus Sholichin kepada Budi Hartanto. Pejabat lama mendapat tugas baru sebagai Kakanwil BPN Provinsi Riau. Sedangkan pejabat baru Budi Hartanto sebelumnya bertugas sebagai Kapala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara. Pejabat Lama Nurus Sholichin bertugas

BAKN DPR Dengarkan Masukan Akademisi Terkait DTSEN

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara - BAKN DPR RI menerima masukan tiga pakar dari perguruan tinggi terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Masukan ini penting untuk mengurai benang kusut 10 pengelompokan masyarakat (desil 1-10) yang akan memperoleh berbagai program perlindungan sosial atau bantuan dari pemerintah. "Masukan dari para

ссс