Optimalkan Pelayanan JKN, Pemprov Kalteng Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Palangka Raya-Spektroom: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong forum kemitraan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi ruang kerja nyata untuk membenahi layanan kesehatan bagi masyarakat.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko menegaskan, forum ini harus melahirkan langkah konkret dalam peningkatan kualitas pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Saya berharap agar agenda ini tidak sekadar menjadi rutinitas pemenuhan regulasi, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk membahas hal-hal strategis yang berkaitan dengan pelayanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya Selasa, (14/04/2026).
Penegasan tersebut menjadi titik tekan bahwa persoalan JKN di daerah bukan semata administratif, tetapi menyangkut kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Yuas Elko menjelaskan, forum kemitraan ini dirancang untuk menyamakan pemahaman antar pemangku kepentingan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala operasional di lapangan.
“Forum ini juga menjadi sarana untuk memperoleh dukungan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai kewenangan masing-masing pihak,” tambahnya.
Lebih jauh, forum ini diarahkan tidak hanya pada tataran diskusi, tetapi juga pada penguatan sistem mulai dari pengelolaan fasilitas kesehatan, monitoring dan evaluasi sarana-prasarana, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Di sisi lain, Pemprov Kalteng juga menekankan pentingnya tata kelola yang disiplin dan patuh terhadap regulasi, sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan program JKN.
Menurut Yuas Elko, keberhasilan JKN sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, bukan hanya pemerintah daerah.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi. Gotong royong menjadi modal besar bagi kita untuk mengoptimalkan pelaksanaan JKN. Kami terbuka terhadap kritik, saran, dan dukungan dari semua pihak,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang partisipasi luas, termasuk dari BPJS Kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Forum yang digelar di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah ini juga dihadiri Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah VIII, Herman Dinata Mihardja, serta Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kalimantan Tengah, Akhmad Husain.
Di akhir forum, pemerintah berharap lahir kesepahaman bersama yang tidak berhenti di atas kertas, tetapi diterjemahkan dalam langkah nyata di lapangan.
Dengan begitu, pelaksanaan Program JKN di Kalimantan Tengah diharapkan semakin optimal, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Polin-Rikah/Iks)
