Terbaru

Gercep, Tanggapi Imbauan Untuk Donasi Bencana, Pemprov Lampung Lakukan Penggalangan Dana

Aksi Sosial

Gercep, Tanggapi Imbauan Untuk Donasi Bencana, Pemprov Lampung Lakukan Penggalangan Dana

Spektroom - Menindaklanjuti imbauan Sekjen Kemendagri - Tomsi Tohir bagi daerah yang fiskalnya atau keuangan daerahnya masih bisa mencukupi,  untuk dapat memberikan bantuan kepada 3 provinsi terdampak banjir, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh,   Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Penggalangan Dana Bantuan Bencana.  Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi

Anggoro AP
Cuaca Ekstrem, Polisi Bengkayang Sisir Lokasi Rawan Banjir dan Longsor

BMKG

Cuaca Ekstrem, Polisi Bengkayang Sisir Lokasi Rawan Banjir dan Longsor

Spektroom – Menghadapi tingginya curah hujan yang belakangan kerap mengguyur wilayah Bengkayang, jajaran Sat Samapta Polres Bengkayang bergerak cepat melakukan pemetaan sekaligus pengawasan lapangan di sejumlah titik rawan bencana. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dini terhadap potensi banjir dan longsor yang bisa terjadi kapan saja, terutama saat cuaca ekstrem melanda

Apolonius Welly, Rafles
UMKM Disabilitas Didampingi DJP untuk Tumbuh Tangguh, Mandiri, dan Siap Go Global

Pemberdayaan Masyarakat

UMKM Disabilitas Didampingi DJP untuk Tumbuh Tangguh, Mandiri, dan Siap Go Global

Spektroom – Upaya membangun kemandirian ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus diperluas oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat. Melalui program Business Development Services (BDS), DJP tidak hanya memberikan edukasi perpajakan, tetapi juga pendampingan menyeluruh agar pelaku UMKM, termasuk yang dikelola penyandang disabilitas, mampu naik kelas dan

Apolonius Welly, Rafles
Decky Tanasale Desak Pemerintah Akhiri Status “Desa” bagi Negeri Adat di Maluku

Pemberdayaan Masyarakat

Decky Tanasale Desak Pemerintah Akhiri Status “Desa” bagi Negeri Adat di Maluku

Spektroom – Sekretaris Majelis Latupati Provinsi Maluku, Decky Tanasale, menegaskan bahwa pemerintah dan para pemegang kebijakan (Stekholder) harus bertanggung jawab atas mandeknya penetapan negeri adat di Maluku yang hingga kini masih berstatus desa. Pernyataan itu disampaikan Tanasale dalam Konsolidasi dan Diskusi Publik Koalisi Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, yang digelar di

Eva Moenandar, Rafles