Pekalongan Perkuat Data dan Kolaborasi, Penanganan Stunting Ditargetkan Berdampak Nyata
Pekalongan-Spektroom: Pemerintah Kabupaten Pekalongan memperkuat penanganan stunting dengan menitikberatkan pada penggunaan data yang valid, evaluasi berkala, serta kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa. Langkah tersebut dilakukan agar program yang dijalankan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi menghasilkan penurunan angka stunting secara nyata.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) 2026 di Hotel Novotel Semarang, Selasa (22/9/2026).
Forum yang digelar Sekretariat Wakil Presiden bersama BKKBN dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu mempertemukan pemerintah daerah untuk memperkuat strategi pencapaian target nasional prevalensi stunting sebesar 14,2 persen pada 2029.
Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan, Kabupaten Pekalongan mencatat tren positif dalam penanganan stunting berkat keterlibatan berbagai pihak dalam menjalankan program secara bersama-sama.
“Program stunting ini sudah dikeroyok ramai-ramai, diupayakan bersama seluruh stakeholder. Kabupaten Pekalongan dalam hal ini cukup berhasil karena angka penurunannya cukup signifikan, kita tinggal melanjutkan dan memperkuat program yang ada,” kata Sukirman.
Meski mencatat penurunan, Pemkab Pekalongan tetap membuka ruang untuk mempelajari pola penanganan dari daerah lain yang dinilai berhasil. Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang, misalnya, disebut dapat menjadi contoh baik dari sisi kualitas maupun kuantitas penanganan stunting.
Menurut Sukirman, pola tersebut tidak akan diterapkan mentah-mentah, tetapi disesuaikan dengan kondisi lokal, kearifan lokal, ketersediaan anggaran, serta infrastruktur yang dimiliki Kabupaten Pekalongan.
“Segala sesuatu yang baik, kita laksanakan role model-nya. Namun, tentu saja situasi lokal, kearifan lokal, ketersediaan anggaran, dan infrastruktur tetap kita pertimbangkan lalu dikolaborasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pemerintah daerah harus mengubah orientasi penanganan stunting dari sekadar melaksanakan kegiatan menjadi pencapaian hasil yang terukur.
Ia meminta setiap program dievaluasi secara berkala sehingga pelaksanaannya dapat diperbaiki dan menjadi pembelajaran bagi daerah lain.
“Terus bikin SOP penanganan stunting ini secara bersama-sama. Nggak usah pakai teori, sing penting dadi, terus jadikan model untuk kabupaten lain, terus dievaluasi, jadi jangan dilepaskan, tapi ada tahapan evaluasi setiap triwulan sekali,” ujar Luthfi.
Luthfi juga meminta pemerintah kabupaten/kota membangun basis data stunting yang akurat. Data tersebut dinilai penting untuk memastikan intervensi benar-benar menyasar persoalan di lapangan sekaligus mengukur dampak kebijakan yang telah dijalankan.
“Kita tidak punya namanya database stunting. Saya ingin data stunting di seluruh kabupaten/kota valid, seperti data tracer COVID,” katanya.
Selain penguatan data dan evaluasi, Luthfi menekankan pentingnya collaborative governance dalam penanganan stunting. Menurutnya, intervensi harus melibatkan berbagai unsur pemerintahan hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Saya yakin kalau dengan pengalaman beberapa kabupaten/kota ini yang saya amati adalah di situ ada collaborative governance. Semuanya sampai camat, desa pun ikut, nah itu kita contoh, terus jadikan SOP untuk daerah lain melakukan,” kata Luthfi.
Bagi Kabupaten Pekalongan, penguatan data, evaluasi rutin, dan kolaborasi hingga tingkat desa menjadi langkah lanjutan untuk mempertahankan tren penurunan stunting.
Pemkab Pekalongan memastikan program penanganan stunting terus diarahkan agar tepat sasaran dan memberikan dampak terukur bagi keluarga yang menjadi sasaran intervensi.
