Pelatihan AI Policy Lab For Leaders Webinar Standarisasi dan Arsitektur Data Kepegawaian
Jakarta-Spektroom: Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Microsoft dan Binar Akademi, menggelegar Virtual Pelatihan Artificial Inteligensia (AI), dengan tema Standarisasi & Arsitektur Data Kepegawaian, Dashboard Strategis untuk pimpinan Workforce Analytics
Pelatihan diperuntukkan bagi ASN di seluruh Indonesia sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kompetensi digital aparatur sipil negara di era transformasi teknologi.
Perkembangan Teknologi AI, saat ini telah menjadi bagian penting dalam formasi pelayanan publik ai tidak hanya membantu mempercepat proses kerja melalui otomasi, tetapi juga mendukung pengolahan dan analisis data secara lebih efektif, akurat dan efisien dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Hal itu disampaikan AI Expert & & IT Curiculum Developer Prayudi Utomo, pada Pelatihan AI Policy Lab For Leaders Webinar Standarisasi dan Arsitektur Data Kepegawaian, Dashboard Strategis untuk Pimpinan, Workforce Analytics, Selasa (9/6/2026) dikutip dari akun YouTube Pusbangsdmbkn.
Prayudi Utomo dalam paparannya menyebutkan AI Generatif dipercaya bisa Meningkatkan Kinerja ASN dalam sistem Automasi Tugas Rutin berupa Ringkasan dokumen, notulensi rapat, pengolahan data cepat.
"Artificial Inteligensia juga merupakan Augmentasi Kreativitas, yang membantu pembuatan konten, naskah, laporan bahkan ide kebijakan. Karena bisa menganalisis dengan Cepat dalam mengolah data besar menjadi insight kebijakan dalam hitungan menit" terang Prayudi Utomo.
Disamping itu AI juga bisa meningkatkan kolaborasi lintas tim lebih mudah.
Menurutnya, ASN harus mematuhi aturan dalam memproses Banyak Data Publik & Rahasia, karena ASN memiliki akses ke berbagai jenis data, mulai dari informasi publik hingga data rahasia negara.
"Tanggung jawab ini memerlukan kehati-hatian ekstra dalam setiap keputusan pengelolaan data. AI Publik Bukan Tempat Aman karena Platform AI publik tidak dirancang untuk melindungi data sensitif pemerintah. Server yang berada di luar negeri dan tidak adanya jaminan kerahasiaan khusus membuat data rentan" urainya menjelaskan.
Namun tegas Prayudi Utomo, Jika terjadi kebocoran data, tanggung jawab ada di Lembaganya, setiap insiden kebocoran data akan menjadi tanggung jawab institusi.
"Oleh karena itu, reputasi lembaga dan kepercayaan publik dapat rusak akibat kelalaian individual" tutup Prayudi.(@Ng).
