Pemerintah Percepat Penanganan dan Pemulihan Pasca Bencana di Sumatera

Spektroom - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan,Pemerintah akan mempercepat  penanganan dan pemulihan pasca bencana di tiga Propinsi di Sumatera. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pasca Bencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Kamis (11/12/2025)  di Jakarta.

Dalam rapat ini, Menteri Dody menyampaikan langkah-langkah penanganan darurat yang telah dilakukan Kementerian PU, serta pemulihan pascabencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa pekan terakhir.

Menteri Dody menegaskan, Kementerian PU telah bergerak cepat untuk melakukan upaya tanggap darurat dan pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak. “Kementerian PU telah menurunkan total 310 personel di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terdiri dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Personel telah melakukan respons cepat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta
mendukung komando penanganan darurat daerah,” jelas Menteri Dody.

Menteri Dody juga menyampaikan, hingga 10 Desember 2025 pukul 22.00 WIB telah tercatat 1.355 titik terdampak bencana di tiga provinsi, dengan kerusakan mencakup banjir, longsor, jembatan putus, tanggul jebol, hingga jalan nasional yang tidak dapat dilalui.

Kerusakan infrastruktur bina marga tercatat pada 76 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 km dan 31 jembatan nasional sepanjang 2.537 m, serta 108 ruas jalan daerah dan 49 jembatan daerah. Selain itu, terdapat 6 ruas jalan tol terdampak

Pada sektor sumber daya air, Kementerian PU mengidentifikasi kerusakan pada 127 sungai, 13 bendung, 4 jaringan irigasi, 1 tanggul, 3 checkdam, 2 dermaga jetty dan 11 fasilitas air baku.

Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur prasarana strategis seperti sekolah, pasar, pondok pesantren, fasilitas kesehatan, dan rumah ibadah. Sebanyak 973 sekolah, 562 madrasah, 53 pasar, 212 pondok pesantren, 308 fasilitas kesehatan, 29 kantor serta 360 rumah ibadah tercatat mengalami kerusakan di seluruh wilayah terdampak.

Menteri Dody mengatakan, hingga 10 Desember 2025, Kementerian PU telah mengestimasikan kebutuhan anggaran penanganan bencana di ketiga provinsi yang mencapai Rp51,82 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Rp2,72 triliun untuk tanggap darurat dan Rp49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Dody juga menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah. “Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, karena pemulihan pascabencana tidak dapat dikerjakan sendirian. Butuh sinergi untuk memastikan masyarakat segera kembali mendapatkan akses layanan dasar dan mobilitas yang aman,” tandas Menteri Dody.