Pemkab Banyuwangi Gandeng Ikatan Arsitek, Perkuat Kualitas Pembangunan

Pemkab Banyuwangi Gandeng Ikatan Arsitek, Perkuat Kualitas Pembangunan
Pemkab Banyuwangi menandatangi nota kesepakatan MoU dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Timur. (foto: Diskominfo Banyuwangi)

Banyuwangi-Spektroom : Banyaknya bangunan proyek infrastruktur dan fasilitas publik yang berkualitas rendah, berakibat pada usia bangunan yang tidak bertahan lama, bahkan berujung pada persoalan hukum. Tak ada pihak manapun yang menginginkan bangunan dengan kualitas rendah, baik pemerintah maupun masyarakat.

Pemkab Banyuwangi memperkuat kolaborasi dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Timur untuk mendorong pembangunan daerah yang semakin berkualitas, berkelanjutan, sekaligus tetap berakar pada identitas lokal. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah yang ditandatangani langsung Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Ketua IAI Jawa Timur Fafan Tri Afandy di Banyuwangi, Jumat (11/9/2026).

Kerjasama ini ke depan akan menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat kualitas pembangunan infrastruktur dan tata ruang di Banyuwangi. Termasuk mendorong keterlibatan tenaga arsitek dalam pengembangan ruang publik, bangunan pemerintahan, fasilitas pelayanan masyarakat, hingga pengembangan kawasan pariwisata.

Bupati Ipuk mengatakan, pemkab terus berupaya menjaga agar pembangunan tidak sekadar mengejar aspek fisik, namun juga memperhatikan kenyamanan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta karakter daerah.

“Arsitektur tidak hanya soal kemegahan, tetapi harus berpihak kepada masyarakat. Dengan kolaborasi bersama IAI, kami ingin terus memastikan ruang publik, taman kota, hingga tata ruang wilayah melibatkan arsitek agar pembangunan lebih nyaman, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Ipuk, Banyuwangi telah menjalankan konsep pembangunan hijau selama lebih dari 14 tahun. Banyak bangunan publik di Banyuwangi melibatkan arsitek.

“Kita ingin pembangunan daerah tetap berkarakter dan tidak kehilangan jati diri, namun pada saat yang sama memenuhi standar kualitas dan keberlanjutan,” kata Ipuk.

Ketua IAI Jawa Timur Fafan Tri Afandy mengatakan kerja sama tersebut menjadi peluang untuk semakin memperkuat ekosistem arsitektur di Banyuwangi, sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

“IAI bersama Pemkab Banyuwangi telah lama menjalin kolaborasi yang cukup intens. Kami melihat loncatan perkembangan bidang arsitektur yang cukup pesat di Banyuwangi hingga menjadikannya barometer arsitektur di Indonesia, khususnya di wilayah timur,” kata Fafan.

Menurut Fafan, perkembangan tersebut tidak lepas dari konsistensi Banyuwangi dalam mengembangkan arsitektur yang mengangkat identitas lokal sekaligus mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Salah satu tonggaknya adalah keberhasilan Banyuwangi meraih Aga Khan Award for Architecture melalui Bandara Internasional Banyuwangi. Penghargaan tersebut merupakan salah satu penghargaan arsitektur paling bergengsi di dunia. Kolaborasi dengan IAI juga diharapkan semakin memperkuat kapasitas sumber daya manusia bidang arsitektur di Banyuwangi. 

“Dari awal hanya terdapat tiga hingga empat arsitek, kini Banyuwangi memiliki 10–16 arsitek teregistrasi, 33 konsultan perencana, serta sekitar 80 sarjana arsitektur yang kembali ke daerah,” ujarnya.

Melalui kerja sama ini, IAI Jawa Timur juga berkomitmen memberikan dukungan pengembangan kapasitas para arsitek dan tenaga profesional di Banyuwangi. 

"Saat ini telah terbentuk Komisariat Wilayah IAI Banyuwangi sebagai wadah resmi bagi para arsitek lokal untuk berpraktik, berkolaborasi, dan mengembangkan kompetensi," ujar Fafan. 

Selain itu, IAI Jatim Komisariat Banyuwangi juga terus mengembangkan ruang diskusi publik mengenai arsitektur. Salah satunya melalui rangkaian acara Gesah dan Pameran Arsitektur yang berlangsung pada 11–13 September 2026. (Sumber: Diskominfo Banyuwangi)

Berita terkait

The 4th International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICOLGAS) Dorong Hukum dan Kearifan Lokal Hadapi Perubahan AI dan Iklim

The 4th International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICOLGAS) Dorong Hukum dan Kearifan Lokal Hadapi Perubahan AI dan Iklim

Purwokerto-Spektroom : Perkembangan kecerdasan buatan (AI) tidak hanya mengubah cara masyarakat bekerja dan berinteraksi, tetapi juga mulai memengaruhi cara pemerintah mengelola lingkungan dan merumuskan kebijakan. Di tengah perubahan tersebut, hukum dinilai perlu beradaptasi agar perkembangan teknologi tetap berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat, kearifan lokal, serta kebutuhan menjaga ketahanan lingkungan. Persoalan itu

Bian Pamungkas
TPID Provinsi Lampung Ikuti Secara Virtual Rakor TPID Dari Command Center Diskominfotik Lampung

TPID Provinsi Lampung Ikuti Secara Virtual Rakor TPID Dari Command Center Diskominfotik Lampung

Bandarlampung - Spektroom: Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik Yayan Ruchyansah mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026. Rakor TPID tersebut dirangkai dengan Pembahasan Verifikasi dan Validasi Terkait KDMP Serta Penandatanganan Surat Keputusan Bersama Ruang Bersama

Anggoro AP