Masuk Langganan
Pemerintahan

Pemkab Madiun Bangun Sinergitas dan Harmonisasi dengan Pemdes

Moch Haryono

Moch Haryono

— 1 min read
Pemkab Madiun Bangun Sinergitas dan Harmonisasi dengan Pemdes
Bupati Madiun Hari Wuryanto memberi pengarahan tentang Sinergitas dan Harmonisasi demi keberhasilan pembangunan daerah

Spektroom - Penyelarasan kebijakan antara pemerintah kabupaten dan desa sangat penting untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penekanan itu disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto pada kegiatan Sinergitas dan Harmonisasi Program Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Desa di Kecamatan Balerejo, Jumat (31/10/2025).

"Melalui program Bakti Sosial Terpadu (BST), SPPG, dan Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah terus berupaya mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa" ujarnya “Dengan sinergi dan harmonisasi, kita wujudkan Kabupaten Madiun yang benar-benar bersahaja — bersih, sehat, dan sejahtera,” tegas Bupati. Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Dinas INSPERTORAT, Kepala Dinas PEMDES, Camat dan jajaranya, para Kepala Desa, BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat setempat ini ditandai dengan komitmen memperkuat kolaborasi pembangunan desa. (Har)

Berita terkait

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Makassar - Spektroom : Memidanakan koruptor tidak otomatis menyelesaikan persoalan korupsi. Ketika pelaku telah dijebloskan ke penjara, negara masih menghadapi pekerjaan penting: memastikan uang dan aset yang dikorupsi kembali ke kas negara. Pandangan itu disampaikan Sri Lestari Poernomo, SH., MH., Dosen Hukum Perdata Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Menurutnya,

Yahya Patta, Buang Supeno
Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen

Rafles
ссс