Pemkab Madiun Rotasi 16 Pejabat Pimpinan Pratama
Spektroom.co.id : Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan rotasi 16 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto di Pendopo Muda Graha, (21/8/2025). Bupati Madiun, Hari Wuryanto dalam sambutannya menegaskan mutasi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan organisasi. “Saya melaksanakan kewajiban sesuai regulasi. Insyaallah ini yang terbaik untuk Kabupaten Madiun,” katanya. Bupati mengingatkan ASN agar tidak salah kaprah dalam memahami arti jabatan. “Nilai utama ASN adalah memberi pelayanan terbaik dan membahagiakan rakyat. Jangan sampai terbalik, rakyat yang melayani kita. Kalau ASN ingin bahagia, bahagiakan rakyat,” tegasnya. Sejumlah pejabat yang mengalami pergeseran antara lain Didik Hariyanto yang dulunya sebagai kepala Satpol PP kini menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah, Siti Zubaidah yang sebelumnya menjabat Kadindik kini sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, sementara Puji Rahmawati dipercaya sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Selain itu, Sodik Heru Purnomo ditetapkan sebagai Kepala Bappeda Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), Suryanto memimpin Dinas Perhubungan menggantikan Supriadi yang kini menjadi Kepala Dinas Sosial, dan Arik Krisdiyanto menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Nama-nama lain yang dilantik antara lain Hadi Sutikno (Kepala BPKAD), Yudi Hartono (Kepala Bapenda), Hendro Suwondo (Kepala Dinas PPA KB), Suntoko (Kepala Diskominfo), Kurnia Aminulloh (Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan), Sawung Roehtomo (Sekretaris DPRD), Gunawi (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), serta Anang Sulistijono (Kepala DPMPTSP). Meski rotasi cukup masif, sejumlah posisi masih kosong dan hanya diisi pelaksana tugas (Plt). Jabatan tersebut antara lain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Badan Kesbangpol, dan Kepala Dinas Kesehatan. Bupati Hari Wuryanto memastikan proses lelang jabatan akan segera digelar agar pelayanan publik tidak terganggu. (Haryo)
