Pemkab Pasaman Barat Perkuat Pendidikan Kependudukan melalui Program SSK

Pasaman Barat-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperkuat edukasi kependudukan bagi generasi muda melalui Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026. Program ini bertujuan mengintegrasikan isu kependudukan dan keluarga berencana ke dalam pembelajaran di sekolah tanpa menambah mata pelajaran baru.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pasaman Barat tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (26/10/2026). Sosialisasi dibuka oleh Bupati Pasaman Barat yang diwakili Asisten III, Harlina Syahputri, serta menghadirkan narasumber dari BKKBN Provinsi Sumatera Barat dan tim kerja pengendalian penduduk.

Dalam sambutannya Harlina Syahputri, menyampaikan bahwa pembangunan kependudukan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

“Penduduk bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga modal dasar sekaligus subjek utama yang menentukan keberhasilan pembangunan. Karena itu, pembangunan tidak cukup berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Ia menegaskan, generasi muda, khususnya remaja, memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan Pasaman Barat sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Untuk memanfaatkan bonus demografi, diperlukan persiapan melalui pendidikan berkualitas, peningkatan kesehatan, pembentukan karakter, dan pengembangan keterampilan.

Menurutnya, program SSK menjadi salah satu langkah strategis untuk membekali peserta didik dengan pemahaman tentang dinamika kependudukan dan kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan hingga lingkungan.

Ia berharap sosialisasi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan SSK melalui penyamaan persepsi, integrasi materi kependudukan secara kreatif, peningkatan peran guru sebagai fasilitator, serta kolaborasi lintas sektor yang disertai pemantauan dan evaluasi berkala.

Sementara itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Dedi Agustanto, menyampaikan bahwa bonus demografi merupakan peluang besar sekaligus tantangan yang harus dipersiapkan sejak dini. Melalui SSK, isu kependudukan dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran sehari-hari tanpa menambah beban kurikulum.

Materi yang diintegrasikan antara lain dinamika kependudukan, kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, pencegahan pernikahan dini, pencegahan stunting, serta pelestarian lingkungan.

“Guru memiliki peran penting dalam menyampaikan edukasi kepada generasi muda. Karena itu, isu-isu kependudukan perlu diperkenalkan sejak dini melalui pendidikan di tingkat SD, SMP hingga SMA, termasuk pencegahan pernikahan dini, stunting, dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan,” ungkapnya.

Dedi menambahkan, pelaksanaan SSK juga sejalan dengan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang disusun lintas sektor. Program tersebut diharapkan turut mendukung pencapaian berbagai indikator pembangunan, seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi, percepatan penurunan stunting, peningkatan lama sekolah, serta peningkatan ketertiban administrasi kependudukan.

Sebelumnya, Kepala DPPKBP3A Pasaman Barat, Armen, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan advokasi kepada 28 sekolah, mulai dari jenjang SD hingga SMA, untuk mendorong penerapan program SSK di satuan pendidikan.

Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman tentang konsep dan manfaat SSK, memperkuat koordinasi antara BKKBN, Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, serta pemangku kepentingan terkait.

“Materi kependudukan diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan muatan lokal yang sudah ada, sehingga tidak perlu menambah mata pelajaran baru,” jelasnya.

Armen menambahkan, kegiatan tersebut diikuti hampir 80 persen dari peserta yang diundang. Ia berharap para peserta dapat meneruskan materi sosialisasi dan mendorong penerapan SSK di sekolah masing-masing.

Pada kesempatan itu, juga diserahkan sertifikat apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2025 kepada SMP Negeri 1 Pasaman sebagai bentuk penghargaan atas pelaksanaan program tersebut.