Pemko Sawahlunto dan Kejari Perkuat Sinergi Hukum, Tandatangani Kerja Sama Penanganan Perdata dan Tata Usaha Negara
Sawahlunto-Spektroom :; Pemerintah Kota Sawahlunto dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sawahlunto memperkuat sinergi kelembagaan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra dan Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto Nurul Hidayat di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Rabu (17/6/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam memperoleh pendampingan, pertimbangan, serta kajian hukum terkait berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra mengatakan, keberadaan pendampingan hukum dari Kejaksaan memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah mengambil kebijakan dan langkah strategis yang tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Menurut Riyanda, aspek hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan secara akuntabel, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Kerja sama ini sangat penting untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan adanya pendampingan serta pertimbangan hukum dari Kejaksaan, berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih terukur dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Melalui perjanjian tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto akan memperoleh dukungan berupa layanan bantuan hukum, pendampingan, pertimbangan hukum, serta kajian terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan bidang perdata maupun tata usaha negara.
Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang mungkin muncul selama pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan publik.
Selain itu, kerja sama ini juga dinilai penting dalam upaya meminimalkan potensi risiko hukum yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dengan adanya koordinasi yang lebih intensif antara kedua institusi, berbagai persoalan dapat diantisipasi sejak dini melalui pendekatan preventif dan konsultatif.
Riyanda menegaskan bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan perencanaan yang baik dan dukungan anggaran yang memadai, tetapi juga harus didukung oleh kepastian hukum yang kuat. Karena itu, kolaborasi dengan Kejaksaan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto beserta seluruh jajaran atas dukungan dan sinergi yang selama ini telah terjalin dengan Pemerintah Kota Sawahlunto.
Ia berharap hubungan kerja sama yang telah dibangun dapat terus diperkuat guna mendukung kelancaran pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
“Pemerintah Kota Sawahlunto berkomitmen untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, sinergi dengan Kejaksaan Negeri menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai ketentuan hukum dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Penandatanganan kerja sama ini sekaligus menegaskan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Sawahlunto dan Kejaksaan Negeri Sawahlunto dalam memperkuat kepatuhan hukum di lingkungan pemerintahan daerah, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (Ris1)
