Trending

Pemkot Ambon bantah Tudingan Ketimpangan Kebijakan Korban Kebakaran

Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon Frits Tatipikalawan

Spektroom,– Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon membantah adanya ketimpangan kebijakan pasca kebakaran di Desa Hunut - Kecamatan Teuluk Ambon dan kebakaran di Gang Banjo Desa Batumerah - kecamatan Sirimau.

Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon Frits Tatipikalawan, Kamis (18/9/2025) di Ambon menjelaskan masyarakat perlu memahami perbedaan jenis bencana yang terjadi di kedua Lokasi tersebut.

“Yang pertama adalah perbedaan jenis bencana, dimana kebakaran rumah Di Desa Hunut adalah Bencana Sosial yang diakibatkan Tawuran Pelajar pada 19 Agustus 2025, sedangkan di Negeri Batumerah adalah bencana Kebakaran pemukiman atau bencana Non Alam yang terjadi 20 Agustus, sehingga penanganannya berbeda,” ungkap Frits kepada Pers di Ambon.

Dirinya menjelaskan, untuk kebakaran di Hunut pemerintah Kota (Pemkot) Ambon telah memfasilitasi upaya pembangunan kembali rumah - rumah yang terbakar. Tercatat ada 17 unit rumah terbakar habis, dan 9 (Sembilan) unit rumah rusak, selain itu 1 Unit balai desa, 1 unit bengkel, dan 1 Unit kios juga terbakar.

“Untuk Hunut dibentuk tim, namanya Tim Banmas Kebakaran Hunut. Langkah ini diambil Wali Kota karena ada perorangan dan perusahaan yang bersimpati memberikan donasi kepada warga Hunut, kemudian untuk pengerjaan pembangunan kembali rumah yang terbakar diserahkan kepada pihak TNI,melalui program TMMD” tambahnya.

Di sisi lain, kata Frits, untuk bencana kebakaran pemukiman di Gang Banjo Negeri Batumerah, Pemkot memang tidak membangun kembali rumah – rumah yang terbakar, tetapi memberikan Bantuan Stimulan pembangunan rumah.

“Pemerintah memberikan Bantuan Stimulan sebesar 15 Juta Rupiah untuk setiap rumah yang terbakar. Dana diambil dari BTT (Belanja Tidak Terduga) APBD Pemerintah Kota,” tandasnya.

Ditempat terpisah, Sekretaris Dinas Sosial Imelda Tahalele, mengakui Dana Stimulan yang diberikan sebesar Rp 15 Juta per rumah, siap dikucurkan saat Surat Keputusan (SK) nama – nama penerima ditandatangani oleh Walikota.

“Kita menunggu SK ditandatangani oleh Walikota, selanjutnya kita akan buat permintaan di BKPAD untuk kemudian dicairkan bagi para penerima yang tercatat di SK tersebut. Kemungkinan akan direalisasikan di bulan ini,” bebernya.

Tahalele mengakui, setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas oleh para korban, hasilnya di Gang Banjo ada 6 (enam) rumah yang akan menerima dana Stimulan tersebut.

“Sekali lagi, dana stimulan diberikan per rumah bukan Per KK, jadi jika dalam satu rumah ada lebih dari 1 KK maka tidak berpengaruh pada Jumlah bantuan Stimulan yang diberikan,” tandasnya. (Yan/eva, editor Pelis)

Berita terkait

Raja Negeri Rutong Siapkan Penguatan Peran PKK 2027–2030

Raja Negeri Rutong Siapkan Penguatan Peran PKK 2027–2030

Ambon-Spektroom : Pemerintah Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, menyiapkan penguatan peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mulai 2027 hingga 2030. Program tersebut difokuskan pada ketahanan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Rencana itu disampaikan Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Maspaitella, seusai pembukaan Penilaian Lomba Desa Pelaksana

Eva Moenandar, Buang Supeno
Prof. Aan Eko Widiarto: Penyadapan Presiden Bukan Sekadar Pelanggaran Prosedur, Ada Ancaman terhadap Keamanan Negara

Prof. Aan Eko Widiarto: Penyadapan Presiden Bukan Sekadar Pelanggaran Prosedur, Ada Ancaman terhadap Keamanan Negara

Malang-Spektroom : Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak tanpa prosedur hukum yang sah bukan perkara sepele. Jika dugaan itu benar melibatkan pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran etik atau penyalahgunaan kewenangan. Ada ancaman yang lebih serius: penyanderaan kekuasaan presiden melalui penguasaan informasi pribadi, politik,

Buang Supeno