Pemotongan Dana Bagi Hasil Rp15 T Tak Ganggu Pendidikan Kesehatan dan TKD ASN
Jakarta - Spektroom : Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun tidak mengganggu alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta Tambahan Kinerja Daerah (TKD) aparatur sipil negara (ASN). Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, Pemprov DKI Jakarta mengandalkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) di luar APBD.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri kegiatan silaturahmi bersama anggota DPRD DKI Jakarta, DPR RI, DPD RI, serta berbagai elemen masyarakat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7/2026).
"Saat DBH dipotong, ada 3 yang saya pastikan tidak boleh berubah, yakni pendidikan, kesehatan, dan TKD ASN," tandasnya.
Keputusan mempertahankan TKD ASN didasarkan pada pengalaman saat pandemi COVID-19, ketika tekanan ekonomi menyebabkan persoalan sosial yang serius. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran. Saya tidak ingin kejadian seperti itu terulang kembali.
Untuk menutup keterbatasan fiskal akibat pemotongan DBH, Pramono mengatakan Pemprov DKI memperluas skema pembiayaan non-APBD melalui kerja sama dengan sektor swasta, pemanfaatan Koefisien Luas Bangunan (KLB), naming rights, hingga obligasi daerah.
Sejumlah proyek strategis berhasil dibangun tanpa menggunakan APBD, di antaranya revitalisasi Taman Honda Tebet, pembangunan Taman Semanggi senilai sekitar Rp135 miliar, terowongan penyeberangan Bundaran HI yang terhubung langsung dengan MRT, hingga pembangunan jalur pedestrian di kawasan Dukuh Atas yang mengintegrasikan 6 moda transportasi dengan nilai investasi sekitar Rp350 miliar.
APBD bisa difokuskan untuk kebutuhan yang benar-benar menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga penataan kawasan yang memang tidak bisa dikerjakan pihak lain.
Konsep naming rights juga mulai diterapkan pada halte Transjakarta, taman kota, hingga fasilitas publik lainnya sebagai sumber pendapatan daerah tanpa membebani APBD. Di sektor pendidikan, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap dipertahankan bahkan diperluas.
Saat ini, penerima KJP mencapai 777.477 siswa, sedangkan penerima KJMU sebanyak 15.825 mahasiswa. Pemprov DKI juga telah menggratiskan biaya pendidikan di 103 sekolah swasta, melengkapi layanan sekolah negeri yang telah bebas biaya.
Tahun 2027 menyiapkan program beasiswa luar negeri bagi 50 anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3. Ini menjadi salah satu cara memutus rantai ketidak beruntungan," katanya.
Pramono, mengapresiasi hubungan harmonis antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI yang dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan hanya oleh eksekutif, melainkan membutuhkan dukungan penuh legislatif.
Pramono, bahkan mengusulkan agar forum silaturahmi antara eksekutif, DPRD, DPR RI, DPD RI, dan berbagai pemangku kepentingan dijadikan agenda tahunan yang diselenggarakan secara bergantian antara Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menilai forum menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara legislatif daerah dan pusat dalam memperjuangkan kesejahteraan warga Jakarta.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, juga mengapresiasi forum tersebut. Ia berharap silaturahmi lintas lembaga ini menjadi agenda rutin yang digelar bergantian oleh DPRD DKI, Pemprov DKI Jakarta, DPR RI, dan DPD RI.
