Pemprov DKI Kawal Pengusutan Dugaan Kekerasan Seksual di Pesantren Darul Hasbi
Jakarta - Spektroom : Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Hasbi, Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dukungan tersebut diberikan untuk memastikan proses pengungkapan kasus berjalan hingga tuntas serta para korban memperoleh perlindungan dan keadilan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan telah memonitor perkembangan kasus tersebut. Ia juga telah meminta jajaran aparat pemerintahan di wilayah terkait untuk memberikan pendampingan serta membantu mengawal proses penanganan kasus agar berjalan sesuai ketentuan hukum.
"Saya sudah meminta kepada aparat setempat untuk membantu supaya persoalan ini diungkap," ujar Pramono saat ditemui di Taman Hutan Kota Kepanduan, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2026).
Dugaan kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang tidak boleh ditoleransi. Penanganannya harus dilakukan secara tegas, profesional, dan menyeluruh agar seluruh fakta dapat terungkap serta pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemprov DKI Jakarta tidak akan tinggal diam dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses pengungkapan kasus tersebut. Pemerintah daerah juga ingin memastikan korban tidak menghadapi persoalan ini sendirian.
Selain mendorong pengusutan secara tuntas, Pramono secara khusus menyampaikan pesan kepada korban agar tidak merasa takut ataupun ragu untuk mengungkapkan peristiwa yang dialami. Keberanian korban untuk berbicara dinilai penting agar kasus kekerasan seksual dapat ditangani dan tidak terus berulang.
Komitmen tersebut sejalan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui dukungan lintas jajaran pemerintahan, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan korban memperoleh pendampingan yang dibutuhkan, termasuk perlindungan selama proses hukum berlangsung.
