Pemprov Kalteng Dorong Stabilitas Harga dan Pendidikan Antikorupsi
Palangka Raya-Spektroom: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pembangunan karakter generasi muda.
Komitmen tersebut disampaikan saat mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (11/5/2026).
Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko. Rakor diikuti jajaran kementerian/lembaga, kepala daerah se-Indonesia, Forkopimda, hingga instansi vertikal.
Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir yang menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama terhadap komoditas pangan strategis yang mengalami kenaikan harga di sejumlah wilayah.
“Pemerintah daerah harus mampu melihat titik kesulitan di lapangan dan segera mengambil langkah penyelesaian. Jangan biarkan masyarakat menanggung sendiri dampak kenaikan harga kebutuhan pokok,” tegas Tomsi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah komoditas tercatat mengalami kenaikan harga di berbagai kabupaten/kota, di antaranya cabai merah di 242 daerah, minyak goreng di 214 daerah, bawang merah di 169 daerah, gula pasir di 125 daerah, serta beras di 105 daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Yuas Elko menegaskan Pemprov Kalteng terus memperkuat sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok.
Ia menyebut langkah antisipatif yang dilakukan meliputi pengawasan distribusi BBM dan LPG subsidi, optimalisasi pasar murah, hingga penguatan koordinasi bersama Bulog, Bank Indonesia, aparat keamanan, dan perangkat daerah terkait menjelang Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah.
“Seluruh perangkat daerah yang membidangi pengendalian inflasi wajib melakukan langkah cepat dan responsif terhadap kondisi di masyarakat, agar kebutuhan pokok tetap tersedia dan mudah dijangkau masyarakat,” ucapnya.
Yuas juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kilogram agar tepat sasaran dan tidak memicu lonjakan harga di tengah masyarakat.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor turut dirangkaikan dengan peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pendidikan antikorupsi menjadi bagian penting dalam membangun karakter bangsa dan memperkuat budaya integritas sejak dini.
“Sekolah harus menjadi teladan budaya jujur, budaya bersih, dan budaya bebas korupsi yang dimulai sejak usia dini,” ungkap Abdul Muti.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga perlu diperkuat melalui pendidikan karakter dan integritas di lingkungan pendidikan.
“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus menyentuh pembentukan karakter melalui pendidikan antikorupsi,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala Bulog Kanwil Kalteng Erwin Budiana, perwakilan Kodam XXII/Tambun Bungai, instansi vertikal, serta sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng. (Polin-WDY/Foto:RZD)
