Pemprov Kepri Usulkan Percepatan Pemerataan Digital kepada BNPP RI
Tanjungpinang'Spektroom : Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan usulan percepatan pemerataan digital Selasa, (14/7/2026) ketika mengadakan audiensi kepada Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementrian Dalam Negeri (Kemndagri).
Wagub Nyanyang diterima Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman dan jajaran teknis terkait di Kantor BNPP Kemendagri, Jakarta Pusat. Sedangkan Wagub di dampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri, serta Kepala Badan Penghubung, dan Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulaua Riau.
Nyanyang mengungkapkan, jaringan komunikasi di Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih belum semuanya terhubung. Masih banyak area tanpa sinyal (blankspot) di pulau-pulau terutama di wilayah Kabupaten Lingga, Natuna dan Anambas.
“Ini menjadikan Provinsi Kepulauan Riau belum merdeka secara komunikasi dikarenakan keterbatasan sinyal,” pungkas Wagub.
Dalam Dokumen Usulan Penguatan Sinyal Telekomunikasi dan Penanganan Area Blankspot yang disampaikan Wagub Nyanyang, terdapat 207 lokasi blankspot total maupun blankspot parsial (poor coverage) yang tersebar di tujuh Kabupaten dan Kota se-Kepulauan Riau.
Peningkatan penguatan sinyal telekomunikasi - juga dukungan kelistrikan - di wilayah Kepulauan Riau juga terkait dengan dukungan atas program Desa Nelayan Merah Putih di mana ada kebutuhan sinyal komunikasi GSM-internet maupun cool storage.
“Dengan Langkah-langkah yang kami ambil, kami mengusulkan untuk melakukan percepatan pemerataan digital melalui pembangunan BTS baru di wilayah pemukiman blankspot, peningkatan kapasitas jaringan ke 4G-5G pada infrastruktur yang tersedia, serta penyediaan akses internet berbasis satelit untuk mendukung layanan publik di wilayah terpencil dan terluar,” ujar Nyanyang dalam paparannya.
Usulan Pemprov Kepri yang disampaikan Wagub Nyanyang mendapat respon positif. Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman menekankan harus fokus pada penanganan kebutuhan kelistrikan yang berkaitan dengan komunikasi.
"Begitu pula sebaliknya. Dengan ini akan digagas pembangunan dan penguatan infrastruktur yang saling mendukung," pungkasnya.
Makhruzi segera menugaskan Deputi terkait untuk meninjaklanjuti rasio elektrifikasi dan juga permasalahan coverage sinyal di wilayah Kepri ke Kementerian terkait di Pemerintah Pusat.
“Untuk masalah konektivitas antarwilayah, saya menggagas rute penerbangan anatarwilayah Malaysia dan Indonesia, yaitu Serasan-Anambas-Kuching-Sambas,” ujar Makhruzi.
Kepri berhadapan langsung dengan Singapura, yang merupakan salah satu pusat ekonomi dan digital global, menuntut Provinsi Kepulauan Riau untuk memiliki kesiapan infrastruktur digital yang setara. Penguatan sinyal ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi digital masyarakat.
Dengan jaringan yang kuat (terutama peningkatan ke 4G-5G), pelaku ekonomi lokal, UMKM, dan sektor pariwisata di Kepri dapat memanfaatkan peluang pasar internasional dan tidak tertinggal dari ekosistem digital negara tetangga.
