Pemprov Lampung Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota & TNI Perkuat Sinergi Membangun Desa

Bandarlampung - Spektroom: Penandatanganan Kesepakatan Bersama Sinergi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Program DesaKu Maju di Provinsi Lampung, bukan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi menjadi momentum untuk menyatukan komitmen seluruh pihak dalam membangun desa secara terarah dan terpadu.

Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, usai menandatangani Kesepakatan Bersama para kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dan Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, diruang Rapat Utama kompleks kantor gubernur Lampung, Jumat (21/08/2026).

Gubernur Mirza juga menyampaikan,  hari ini kita sedang menyatukan komitmen, bagaimana Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten dan kota, serta program dari TNI bergerak dalam satu arah membangun desa-desa di Provinsi Lampung.

Menurutnya, sinergi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat stabilitas dan memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat. Kehadiran TNI di wilayah, kata Gubernur, dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pemerintah daerah sekaligus membantu menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat.

"Saya punya cita-cita Lampung harus kompak. Masyarakat kita harus punya semangat berjuang," katanya.

Program pembangunan desa juga mencakup penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi serta pembangunan infrastruktur jalan desa. Seluruh program tersebut, lanjut Gubernur, menjadi bagian dari komitmen Pemprov Lampung untuk menjadikan desa sebagai salah satu fokus utama pembangunan daerah.

"Kesepakatan yang kita tandatangani ini menjadi langkah bersama untuk mempercepat pelaksanaan program desa kita," ujarnya.

Gubernur menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan TNI tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah daerah tetap menjadi penanggung jawab dalam aspek perencanaan, penetapan prioritas, dukungan program dan anggaran, serta pengendalian dan evaluasi.

Sementara diforum yang sama, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, keterlibatan TNI dalam pembangunan daerah merupakan bagian dari tugas TNI untuk membantu pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Menurutnya, program DesaKu Maju yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Lampung memiliki ruang kolaborasi yang luas dengan satuan TNI di wilayah.

"Kami punya tugas untuk membantu pembangunan di daerah. Oleh karena itu, program yang telah dicanangkan oleh Pak Gubernur Lampung tentunya sangat tepat dan bisa berkolaborasi dengan satuan TNI yang ada di wilayah," kata Pangdam.

Pangdam menegaskan, pemerintah daerah tetap menjadi leading sector dalam pembangunan, sementara TNI hadir untuk memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya.

"Leading sector-nya tetap adalah pemerintah daerah. Kami hanya membantu, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang memang disebutkan dalam undang-undang," katanya.

Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten/kota. 

Pemerintah daerah tetap menjadi penanggung jawab dalam aspek perencanaan, penetapan prioritas, dukungan program dan anggaran, serta pengendalian dan evaluasi.

Sekedar informasi, Program Desaku Maju adalah strategi terpadu dan unggulan Pemerintah Provinsi Lampung yang digagas oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. 

Program ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi produk pertanian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis potensi lokal.(@Ng).