Pemprov NTB Ajak NGO dan Akademisi Kolaborasi Kelola Perikanan Berkelanjutan
Mataram-Spektroom : Gubernur NTB M Iqbal menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap pengelolaan perikanan yang berkelanjutan demi kesejahteraan generasi mendatang. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa kompleksitas isu perikanan di wilayah NTB, khususnya dengan adanya amanah dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP 573 dan WPP 713, tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendirian.
"Ini adalah show of willingness dari kami bahwa kami ingin bergandengan tangan, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan seluruh sektor, baik pemerintah, civil society, maupun rekan-rekan dari akademisi. Kita memiliki visi bersama (shared vision) terkait pengelolaan perikanan ke depan," kata Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, saat membuka Pertemuan Tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) ke-1 di Mataram, Selasa (30/6/2026).
Terkait kendala mendasar yang dihadapi dalam sektor kelautan dan perikanan, yaitu krisis ketersediaan data yang presisi atau vacuum of data. Menurutnya, ketiadaan data yang siap pakai mempersulit perumusan kebijakan yang efektif. Selama ini, banyak anggaran negara yang keluar tanpa hasil yang signifikan karena kebijakan yang diambil kerap kali hanya didasarkan pada insting atau perasaan.
"Kami tidak ingin membuat kebijakan based on instinct atau based on feeling seperti yang kita lakukan selama ini, yang pada akhirnya terbukti tidak membawa perubahan apa-apa. Kita ingin melahirkan sebuah kebijakan yang evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti)," tegasnya.
Selain masalah data, Gubernur NTB juga menyoroti pentingnya keberpihakan negara terhadap para nelayan dan sektor pertanian secara luas melalui pemberian subsidi. Berkaca dari pengalamannya dalam negosiasi internasional (GATT hingga Doha Round), ia memaparkan sebuah anomali di mana negara-negara maju yang menggaungkan pasar bebas justru menjadi pihak yang paling besar menggelontorkan subsidi untuk melindungi sektor pangan mereka. Ia menekankan bahwa pangan kini telah bergeser menjadi bagian dari ketahanan nasional (food security).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, ST., M.Si., menyampaikan dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP 573 yang meliputi kawasan Samudra Hindia dan WPP 713 di kawasan Laut Flores. Dua WPP ini menempatkan NTB pada posisi yang sangat strategis dalam peta perikanan nasional.
Dengan posisi strategis tersebut, sudah sepatutnya tata kelola perikanan daerah diarahkan pada komoditas yang memiliki daya saing global. Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi mendalam kepada Mitra Kelautan dan Perikanan Indonesia (MDPI) atas capaian sertifikasi internasional dari Marine Stewardship Council (MSC) yang berbasis di Inggris untuk pengelolaan tuna di WPP 713.
"Dua WPP ini telah memberikan posisi strategis bagi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita di NTB memastikan tata kelola komoditas perikanan kita harus berbasis pada komoditas yang mampu bersaing secara internasional. Sehingga tidak heran, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada MDPI yang telah dinilai oleh MSC bahwa WPP 713 sudah mendapatkan sertifikat pengelolaan tuna di Nusa Tenggara Barat," ujar Muslim.
Muslim juga mengapresiasi peran penting LSM (NGO) yang selama ini aktif mendampingi masyarakat bawah dan konsisten menjaga kelestarian lingkungan. Sinergi ini terbukti berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, di mana laju pertumbuhan PDRB sektor terkait melonjak dua kali lipat, dari 2,4 persen pada tahun 2023 menjadi 4,26 persen pada tahun 2024.
Menanggapi kendala operasional di lapangan, Kadislisut NTB menyoroti kesulitan kronis yang dihadapi nelayan dalam mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akibat belum memiliki dokumen E-Pas Kecil. Prosedur penerbitan dokumen tersebut selama ini terhambat oleh proses pengukuran kapal yang menjadi wewenang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di bawah Kementerian Perhubungan.
