Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kerja 2026, Simbol sekaligus Ikrar Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat

Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kerja 2026, Simbol sekaligus Ikrar Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat
Para ASN Disdukcapil Bengkalis sedang melakukan penandatanganan Pakta Integritas. (Foto: Biskominfotik Bkls)

Spektroom – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bengkalis melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 sekaligus rapat koordinasi di lingkup Disdukcapil Kabupaten Bengkalis, Senin (2/2/2026), di Ruang Rapat Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkalis.

Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Agenda ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang bertujuan untuk memperkuat integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Melalui penandatanganan tersebut, seluruh aparatur berkomitmen melaksanakan tugas secara jujur, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Bengkalis, Faridz. Selanjutnya, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkalis, Syahruddin, menyampaikan pengarahan sekaligus evaluasi kinerja Dinas Dukcapil dan UPT Kecamatan, khususnya terhadap target capaian kinerja tahun 2025 yang belum terpenuhi.

“Hari ini kami melakukan pengarahan sekaligus evaluasi terhadap kinerja Dinas Dukcapil dan UPT Kecamatan, terutama pada beberapa target capaian kinerja tahun 2025 yang hingga saat ini belum dapat terpenuhi secara optimal,” ujar Syahruddin.

Dalam arahannya, Kadis Dukcapil juga menginventarisasi berbagai kendala yang dihadapi masing-masing UPT Kecamatan serta membahas solusi strategis guna mengoptimalkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat.

“Selain melakukan evaluasi, kami juga menginventarisasi berbagai kendala yang dihadapi masing-masing UPT Kecamatan serta membahas langkah-langkah strategis sebagai solusi untuk mengoptimalkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat,” ujar Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkalis, Syahruddin.

Usai pengarahan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 oleh masing-masing pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penandatanganan ini menjadi simbol ikrar dan tanggung jawab moral seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan kinerja aparatur Disdukcapil Kabupaten Bengkalis semakin meningkat, integritas tetap terjaga, serta menjadi langkah awal pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 dengan semangat kebersamaan, profesionalisme, dan integritas tinggi guna mendukung visi dan misi Kabupaten Bengkalis.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta Kepala UPT Kecamatan di lingkungan Pemerintah Bengkalis. (SN/Delpri)

Berita terkait

Bupati Madiun: Data Valid Jadi Kunci Pelayanan Cepat dan Tepat Sasaran

Bupati Madiun: Data Valid Jadi Kunci Pelayanan Cepat dan Tepat Sasaran

Madiun-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Edukasi Publik Peningkatan dan Tertib Administrasi Kependudukan sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pembaruan data kependudukan yang akurat. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Madiun tersebut diikuti para camat, kepala seksi pelayanan kecamatan

Moch Haryono, Buang Supeno
Pramuka Maluku Utara Didorong Bertransformasi Digital, Wagub Sarbin: Tinggalkan Program yang Tak Berdampak

Pramuka Maluku Utara Didorong Bertransformasi Digital, Wagub Sarbin: Tinggalkan Program yang Tak Berdampak

Sofifi-Spektroom : Wakil Gubernur Maluku Utara sekaligus Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Maluku Utara di Aula Bidadari Kantor Kwarda Gerakan Pramuka Maluku Utara, Sofifi, Senin sore (15/6/2026). Rakerda yang berlangsung selama

Nanang Adrany, Buang Supeno
Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Gubernur Maluku dan Ketua TP PKK Jadi Pejabat Pertama yang Didata

Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Gubernur Maluku dan Ketua TP PKK Jadi Pejabat Pertama yang Didata

Ambon-Spektroom: Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa menjadi pejabat daerah pertama di Bumi Raja-Raja yang didata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) Tahun 2026. Pendataan perdana berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Maluku, kawasan Mangga Dua, Kota Ambon, Senin

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru
Bonus Demografi Tak Bisa Ditunda, BKKBN Ingatkan Daerah Siapkan SDM Menuju Indonesia Emas 2045

Bonus Demografi Tak Bisa Ditunda, BKKBN Ingatkan Daerah Siapkan SDM Menuju Indonesia Emas 2045

Sofifi–Spektroom : Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga) sekaligus Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat agar tidak menyia-nyiakan momentum bonus demografi yang tengah dialami Indonesia. Pesan tersebut disampaikan Prof. Budi saat memberikan pemaparan strategis mengenai

Nanang Adrany, Buang Supeno