Pendidikan di Pusaran Tikus: Akankah Tembok Besar Menghalangi Hukum?
Oleh : Heriyoko - Jurnalis Spektroom
Jakarta - Spektroom : Pelajar di sekolah sering mendapat penyuluhan tentang bahaya penyakit leptospirosis dari urin tikus. Penyakit ini sangat mematikan dan berbahaya bagi manusia. Namun, dunia pendidikan kita saat ini justru menghadapi jenis "tikus" lain yang tidak kalah mematikan. Mereka adalah para koruptor yang tega mengerogoti anggaran pendidikan demi keuntungan pribadi.
Dua mega skandal korupsi besar kini tengah membongkar kebobrokan tersebut. Kasus ini melibatkan penyelewengan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengadaan laptop Chromebook di sekolah. Publik kini bertanya, akankah hukum mampu membongkar aktor utamanya, atau justru terbentur tembok besar?
Dua proyek besar yang sejatinya untuk mencerdaskan bangsa justru menjadi ladang korupsi:
Korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG): Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Mereka diduga melakukan mark-up, memperjualbelikan titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga mengendalikan yayasan mitra. Keuntungan ilegal mereka diduga mencapai miliaran rupiah per hari.
Korupsi Laptop Chromebook: Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, telah ditetapkan sebagai tersangka atas korupsi digitalisasi sekolah periode 2019–2022. Di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa menolak seluruh nota pembelaan (pleidoi) Nadiem. Jaksa menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara yang fantastis.
Melihat skala korupsi yang begitu besar, ada dua kemungkinan arah penegakan hukum ke depan:
Optimisme Penegakan Hukum:
Keberanian Kejagung menahan pejabat aktif seperti Kepala BGN dan mantan menteri menunjukkan sinyal positif. Ini menjadi bukti bahwa hukum tidak pandang bulu dalam mengejar tikus-tikus anggaran.
Tantangan Tembok Besar: Kekhawatiran publik tetap ada jika aliran dana ini ternyata mengalir ke lingkaran kekuasaan yang lebih tinggi atau elite politik. Jika penegak hukum tidak konsisten, penyidikan bisa berhenti hanya pada aktor permukaan saja.
Korupsi di sektor pendidikan adalah kejahatan kemanusiaan yang serius. Dampak buruknya langsung dirasakan oleh anak-anak sekolah yang kehilangan hak gizi dan fasilitas belajar layak serta mengancam keberlangsungan sistem pendidikan secara nasional.
Data dari Indonesia Corruption Watch secara konsisten menempatkan sektor pendidikan ke dalam lima besar kasus korupsi yang ditindak oleh aparat. Berbagai modus operandi terus terjadi, mulai dari penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga penyelewengan pengadaan barang dan jasa
Penegak hukum tidak boleh gentar menghadapi tembok politik apa pun. Jika penanganan kasus ini masuk angin, maka "leptospirosis korupsi" akan terus menjangkiti dan merusak masa depan generasi bangsa.
Korupsi yang dibiarkan atau ditangani setengah hati akan menjadi "virus" sistemik yang merusak fondasi bangsa, mengancam masa depan, serta melanggengkan budaya suap dan impunitas.
Bagaimana menurut Anda, apakah saat ini lembaga penegak hukum (seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan) sudah menunjukkan independensi yang cukup untuk membongkar kasus-kasus besar, atau justru masih terhalang oleh berbagai intervensi politik?
