Pengurus PKB Maluku yang Dilantik Diminta Taat Aturan dan Pro-Rakyat
Ambon-Spektroom : Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2026–2031, Selasa (31/3/2026), dalam agenda yang dirangkaikan dengan orientasi politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil).
Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB yang ditandatangani Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Dengan keputusan itu, kepengurusan baru resmi mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai anggaran dasar serta peraturan partai.
Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, menegaskan arah politik PKB tetap berlandaskan nilai kemanusiaan dan religiusitas. Ia menyebut PKB sebagai partai terbuka yang merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang.
Menurutnya, politik harus menjadi solusi bagi masyarakat. PKB, hadir menjawab persoalan, termasuk di Maluku yang memiliki keragaman dan potensi besar.Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan nasional yang lebih berpihak pada daerah kepulauan, khususnya penguatan transportasi laut dan pembangunan wilayah pesisir.
Selain itu, PKB mendorong perlindungan masyarakat adat, pekerja sektor informal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, menyebut pengukuhan ini menjadi momentum konsolidasi internal partai untuk lebih dekat dengan masyarakat.
“Ini bukan sekadar seremoni, tetapi amanat untuk menjadikan PKB sebagai rumah perjuangan rakyat. Kami siap bekerja maksimal dan memperkuat struktur partai,” ujarnya.
Basri menambahkan, Muskerwil menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya peninjauan kebijakan fiskal pusat terhadap daerah serta dorongan percepatan pengesahan RUU Kepulauan yang dinilai penting bagi Maluku.
Dengan kepengurusan baru, PKB Maluku menargetkan peningkatan perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang, sekaligus mendorong transformasi partai menjadi lebih modern, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (EM)
