Persawahan di Kota Sungai Penuh Dialirkan Air Irigasi Akibat Kekeringan

Persawahan di Kota Sungai Penuh Dialirkan Air Irigasi Akibat Kekeringan
Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI Jambi terus melakukan langkah tanggap menangani dampak kekeringan ( Humas bws)

Jakarta -  Spektroom : Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI Jambi terus melakukan langkah tanggap dalam menangani dampak kekeringan yang mengancam lahan pertanian masyarakat. Pada Sabtu (22/8), BWS Sumatera VI melaksanakan penyaluran air irigasi menggunakan pompa ke area persawahan di Desa Koto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bagi lahan persawahan yang terdampak kekeringan dan berpotensi mengalami gagal panen. Air dipompa dari Sungai Batang Sangkir menuju area persawahan dengan jarak sumber air sekitar 150 meter.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, “Air merupakan fondasi penting bagi kehidupan dan pembangunan. Karena itu, ketika terjadi kekeringan, pemerintah harus bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sekaligus menyiapkan solusi jangka panjang agar masyarakat lebih tangguh menghadapi kekeringan,” kata Menteri Dody dalam siaran persnya, Minggu malam (23/8/2026).

Petugas menyalurkan air irigasi kesawah ( bws)

Dalam penanganan tersebut, BWS Sumatera VI mengoperasikan satu unit mesin pompa air irigasi yang dilengkapi satu set selang hisap dan satu set selang buang. Pemompaan melayani lahan persawahan seluas kurang lebih 4,90 hektare dan memberikan manfaat kepada sekitar 20 petani yang tergabung dalam kelompok tani warga Desa Koto Tuo.

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan, kondisi Sungai Batang Sangkir masih tersedia dan mencukupi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi melalui sistem pemompaan. Kondisi cuaca saat pelaksanaan kegiatan cerah dan akses menuju lokasi dalam kondisi baik.

Tim dari BWS Sumatera VI telah melakukan penanganan kekeringan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian sekaligus membantu masyarakat mempertahankan produktivitas lahan sawah di tengah kondisi kekeringan.

Pemompaan air merupakan langkah penanganan awal untuk memastikan kebutuhan air tanaman tetap terpenuhi. Selanjutnya, tim BWS Sumatera VI juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung penanganan yang lebih berkelanjutan.

Meskipun pelaksanaan pemompaan dan penyaluran air tidak menghadapi kendala yang signifikan, diperlukan pengaturan jadwal operasional pompa agar pemanfaatan air dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan sesuai kebutuhan petani.

Selain itu, BWS Sumatera VI akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh terkait rencana penyediaan sumur bor sebagai sumber air alternatif dengan sistem perpompaan. Langkah tersebut diperlukan mengingat lokasi persawahan belum memiliki jaringan irigasi yang memadai.

Melalui langkah tanggap darurat dan tindak lanjut penyediaan sumber air alternatif, Kementerian PU berkomitmen menjaga ketersediaan air bagi masyarakat serta mendukung keberlanjutan sektor pertanian, khususnya di wilayah yang terdampak kekeringan

Berita terkait

Gubernur Maluku Dorong Penyelesaian Sengketa Aset Banda 3.700 Hektar dan Penataan Batas Taman Nasional Manusela

Gubernur Maluku Dorong Penyelesaian Sengketa Aset Banda 3.700 Hektar dan Penataan Batas Taman Nasional Manusela

Jakarta-Spektroom: Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mendorong pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI untuk segera menyelesaikan penataan aset perkebunan pala di Kepulauan Banda serta melakukan rekonstruksi ulang tata batas Taman Nasional Manusela. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi II, Senayan, Jakarta,

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru
Sulawesi Tenggara Akan Memiliki Bendungan Terbesar Pesosika

Sulawesi Tenggara Akan Memiliki Bendungan Terbesar Pesosika

Jakarta – Spektroom :  Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan pembangunan Bendungan Pelosika di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), sebagai bagian dari target pembangunan infrastruktur baru bidang Sumber Daya Air tahun 2025–2029. Bendungan Pelosika diproyeksikan menjadi bendungan terbesar ketiga di Indonesia setelah Bendungan Jatiluhur dan Jatigede, sekaligus menjadi bendungan terbesar di Sultra.

Nurana Diah Dhayanti