Plt Sekda Kalteng Dorong Implementasi Digital Program Huma Betang Sejahtera 2025

Plt Sekda Kalteng Dorong Implementasi Digital Program Huma Betang Sejahtera 2025
Plt. Sekdaprov Kalteng, Leonard S. Ampung. (Foto: Dok MC Kalteng )

Spektroom – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempercepat implementasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) Tahun 2025 melalui penguatan sistem digital dan integrasi data penerima manfaat. Komitmen ini ditegaskan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung saat membuka Sosialisasi Aplikasi dan Kartu KHBS di Aula Kanderang Tingang, Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Selasa (30/12/2025).

Dalam sambutannya, Leonard menegaskan bahwa Program KHBS dirancang sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat yang inklusif, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi, sejalan dengan nilai filosofi Huma Betang yang menjunjung kebersamaan, keadilan, dan gotong royong.

“KHBS bukan sekadar program bantuan, tetapi sistem pelayanan publik yang harus dikelola secara akurat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, pemanfaatan aplikasi dan kartu digital menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran dan mudah dipantau,” ujar Leonard.

Sekda menjelaskan, sosialisasi ini menitikberatkan pada tiga aspek utama, yakni penggunaan Aplikasi KHBS untuk pengelolaan dan pemutakhiran data penerima manfaat, pemanfaatan Kartu KHBS sebagai identitas akses layanan dan bantuan pemerintah, serta penggunaan perangkat RFID Reader atau EDC untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan.

Leonard juga mengimbau seluruh perangkat daerah agar berperan aktif dan konsisten mendukung implementasi sistem KHBS, sehingga program dapat berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Plt. Kepala Diskominfosantik Prov. Kalteng Rangga Lesmana menyampaikan bahwa sosialisasi ini turut membahas aspek teknis sistem digital KHBS, termasuk rumah pintar dan infrastruktur pendukung lainnya.

“Pendataan KHBS dilakukan melalui dua pendekatan, top down dari perangkat daerah dan bottom up melalui pendataan langsung di lapangan. Saat ini kami menyiapkan template data yang seragam agar tidak lagi terjadi perbedaan format antar-OPD,” jelas Rangga.

Rangga menambahkan, target pendataan penerima manfaat mencapai 133 ribu data dan diharapkan rampung pada pertengahan Januari 2026.

Distribusi kartu di lapangan akan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dilengkapi fitur verifikasi langsung serta geotagging untuk memastikan ketepatan sasaran berbasis koordinat rumah penerima bantuan.

Ia berharap seluruh perangkat daerah aktif memberikan masukan terhadap sistem yang disiapkan agar Program KHBS dapat berjalan optimal dan sukses secara bersama-sama.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta perwakilan dari CV. Zalvisya Inovasi Teknologi, CV. Kamojang, dan PT. Mitra Parahyangan Solusi sebagai mitra pendukung pelaksanaan sistem KHBS. (Polin-Widya)

Berita terkait

Rotasi Pejabat Pemkot Ambon Belum Final, BKPSDM Belum Serahkan Hasil Identifikasi

Rotasi Pejabat Pemkot Ambon Belum Final, BKPSDM Belum Serahkan Hasil Identifikasi

Spektroom – Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan bahwa proses rotasi dan mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kota Ambon belum dapat diputuskan karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) belum menyerahkan hasil identifikasi usulan dari seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pernyataan itu disampaikan Wattimena kepada wartawan usai rapat

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru