Trending

PP Pengupahan Disahkan, Buruh Tolak UMP 2026

PP Pengupahan Disahkan, Buruh Tolak UMP 2026
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (Dok Humas Kemenaker )

Spektroom - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebutkan proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan telah melalui kajian panjang dengan memperhatikan masukan berbagai pihak khususnya serikat pekerja.

PP Pengupahan tersebut telah ditandangani Presiden Prabowo Subianto, Selasa (16/12/2025)

"Formula kenaikan upah minimum yang ditetapkan adalah Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x alpha), dengan nilai alpha berada pada rentang 0,5 hingga 0,9." ujar Yassierli dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (16/12/2025) malam.

Yassierli menegaskan kebijakan Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/ 2023.

Menurutnya, perhitungan kenaikan upah akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah sebelum direkomendasikan kepada gubernur. Selanjutnya Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025.

"Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)," pungkasnya

Sebelumnya. Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang dikabarkan akan diumumkan pemerintah Selasa (16/12/2025).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan penolakan UMP 2026 dikarenakan penetapaannya berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan.

Alasan buruh menolak penetapan UMP 2026 karena pembahasan PP Pengupahan tidak melibatkan para buruh.

Kebutuhan hidup layak (KHL) yang tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2023.

Indeks tertentu atau kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi menolak kenaikan UMP 2026 yang besarannya sekitar 4 persen - 6 persen jika menggunakan indeks tertentu sebesar 0,3 sampai 0,8 yang diajukan oleh Menaker.

Kenaikan 6,5 persen(minimal sama seperti tahun lalu). Kenaikan 6 persen–7 persen sebagai rentang moderat yang tetap menjaga daya beli buruh. Kenaikan 6,5 persen – 6,8 persen sebagai opsi kompromi yang realistis dan terukur

Berita terkait

Perkuat Program M4CR, Pemprov Riau Terima Kunjungan Kementerian Kehutanan RI

Perkuat Program M4CR, Pemprov Riau Terima Kunjungan Kementerian Kehutanan RI

Pekanbaru-Spektroom : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar pertemuan dan silaturahmi bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia, Jumat (30/10/2026). Pertemuan yang membahas program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) tersebut dipimpin oleh PPIU Manager M4CR Riau, Muhammad Arif Fahrurrozi dan disambut hangat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Syahrial Abdi di

Salman Nurmin, Rafles
Bukan Sekedar Mengobati, Plt Gubernur Riau Minta Tenaga Kesehatan Layani Pasien Dengan Hati

Bukan Sekedar Mengobati, Plt Gubernur Riau Minta Tenaga Kesehatan Layani Pasien Dengan Hati

Pekanbaru-Spektroom : Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang ramah, tulus, dan penuh kepedulian kepada seluruh pegawai RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau, khususnya 92 pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang baru menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan

Salman Nurmin, Rafles
Wali Kota Tak Ingin Ambon Cuma Bangga Jadi Kota Musik, Pendidikan Musik Dibidik Masuk Semua Sekolah

Wali Kota Tak Ingin Ambon Cuma Bangga Jadi Kota Musik, Pendidikan Musik Dibidik Masuk Semua Sekolah

Ambon–Spektroom : Predikat Ambon sebagai UNESCO City of Music tidak boleh berhenti sebatas pengakuan dunia dan kemeriahan festival. Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, ingin memastikan identitas musik kota ini tetap hidup melalui lahirnya generasi musisi baru dari bangku sekolah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperluas pendidikan musik ke seluruh

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru